Alasan Pemerintah Menggelar Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan, Ini Penjelasannya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 08 Mar 2024 - 17:34

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam, Adib,-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Sidang tersebut dihadiri juga Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Perwakilan Mahkamah Agung, Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG), Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Perwakilan Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB),

Perwakilan Planetarium Jakarta, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Pondok Pesantren

"Hasil musyawarah dalam sidang isbat ditetapkan oleh Menteri Agama agar mendapatkan kekuatan hukum. Jadi bukan pemerintah yang menentukan jatuhnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pemerintah hanya menetapkan hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat," jelasnya.

Penganbilan putusan melalui sidang isbat bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab pun melakukan isbat

Setelah mendapatkan laporan rukyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverfikasi dan sah oleh hakim tingginya.

Dalam sidang isbat ini, kata Adib Peran pemerintah adalah fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah.

Dimana, hasil sidang isbat kemudian diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama agar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani masyarakat, tandasnya. (**)

alasan pemerintah menggelar sidang isbat penentuan awal ramadan, ini penjelasannya                             harianbengkulueskpress.id- istilah sidang isbat (penetapan) sudah tidak asing  bagi umat muslim. 
sidang isbat rutin dilakukan kementerian agama untuk menetapkan  awal bulan suci ramadan dan awal satu syawal.
hasil sidang isbat selalu menjadi momenum yang selalu ditunggu-tunggu atau  dinantikan umat muslim.
dikutip dari laman resmi kemenag, sidang isbat sudah dikenalkan masyarakat indonesiaj sejak dekade  1950-an, sebagian sumbe menyebut tahun 1962. 
seiring dengan perkembangan zaman, mui menerbitkan keputusan fatwa no 2 tahun 2004 tentang penetapan awal ramadan, syawal, dan dzulhijjah. 
fatwa itu salah satunya memutuskan bahwa penetapan awal ramadan, syawwal, dan dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh pemerintah ri cq. menteri agama dan berlaku secara nasional.
baca juga: awal puasa 1445 h berpotensi beda, menag terbitkan 9 poin panduan penyelenggaraan ibadah ramadan
direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah (urais-binsyar) ditjen bimas islam, adib, menjelaskan sidang isbat penting dilakukan karena indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. 
indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.
sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) islam di indonesia yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan hijriyah. 
seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. 
tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda, sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan.
“sidang isbat dibutuhkan sebagai forum bersama mengambil keputusan. ini diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan acuan bagi umat islam untuk mengawali puasa ramadan dan berlebaran," ujar adib di jakarta, jumat, 8 maret 2024. 
dalam pelaksanaanya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan ramadan, syawal, dan zulhijah. 
sidang tersebut dihadiri juga duta besar negara sahabat, ketua komisi viii dpr ri, perwakilan mahkamah agung, perwakilan majelis ulama indonesia (mui), perwakilan badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (bmkg)
baca juga:tarawih dan tadarus alquran, kemenag larang penggunaan pengeras suara luar masjid
perwakilan badan informasi geospasial (big), perwakilan badan riset dan inovasi nasional (brin) perwakilan bosscha institut teknologi bandung (itb),
perwakilan planetarium jakarta, pakar falak dari ormas-ormas islam, anggota tim hisab rukyat kementerian agama, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan islam dan pondok pesantren
"hasil musyawarah dalam sidang isbat ditetapkan oleh menteri agama agar mendapatkan kekuatan hukum. jadi bukan pemerintah yang menentukan jatuhnya awal ramadan, syawal, dan zulhijah. pemerintah hanya menetapkan hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat," jelasnya. 
penganbilan putusan melalui sidang isbat bukan hanya dilakukan di indonesia saja. negara-negara arab pun melakukan isbat
setelah mendapatkan laporan rukyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverfikasi dan sah oleh hakim tingginya. 
dalam sidang isbat  ini, kata adib peran pemerintah adalah fasilitator ormas islam dan para pihak untuk bermusyawarah.
dimana, hasil sidang isbat kemudian diterbitkan dalam bentuk keputusan menteri agama agar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani masyarakat, tandasnya. (**)