Banjir Sulit Teratasi , Ini Kata Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Minggu , 24 Mar 2024 - 19:55

Masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Muara Bangkahulu dan Sungai Serut, mengeluhkan belum adanya langkah siginifikan dari pemerintah dalam mengentaskan persoalan banjir.--

Harianbengkulueskpress.id - Masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Muara Bangkahulu dan Sungai Serut, mengeluhkan belum adanya langkah siginifikan dari pemerintah dalam mengentaskan persoalan banjir. Pasalnya, hampir setiap tahun hujan deras menjadi momok menakutkan masyarakat karena memiliki risiko tinggi terhadap luapan sungai Bengkulu.

"Masalah banjir ini masih banyak kita dengar dalam reses tadi, memang secara penuh masalah ini belum tertuntaskan, tentu ini menjadi catatan kita untuk disampaikan ke pemerintah kota," ujar Wakil Ketua DPRD kota, Marliadi saat menggelar kegiatan reses di rumah pribadinya di jalan Semarak kelurahan Bentiring, Minggu 24 Maret 2024.

Diketahui, wilayah Muara Bangkahulu merupakan dataran cukup rendah dan berbatasan dengan sungai Bengkulu. Selain itu, seiring perkembangannya telah banyak didirikan perumahan/pemukiman baru. Sehingga, area resapan air pun semakin berkurang. Beberapa perumahan bahkan diduga tidak melalui kajian yang matang sehingga terkesan ada pembiaran berdiri di daerah terdampak banjir.

"DPRD kota pada dasarnya mengakomodir seluruh usulan anggaran yang dibutuhkan pemkot untuk mengentaskan banjir. Namun memang tidak bisa signifikan karena selain terbatas anggaran juga terbatas dengan kewenangan wilayah," ungkapnya.

Dampak besar yang dialami masalah adalah luapan sungai Bengkulu sehingga dibutuhkan normalisasi sungai yang kewenanganya ada di pemerintah pusat dan provinsi. Sedangkan, kewenangan Pemkot adalah irigasi dan drainase di pemukiman masyarakat. Dan sudah dianggarkan secara bertahap untuk melakukan perbaikan.

"Artinya masalahnya ada di luapan sungai, dan sebelumnya sudah menjadi perhatian bersama agar tercipta kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi dan pusat," tukas Marliadi.

Menurutnya, masih banyak PR pemerintah kota, karena selain persoalan banjir juga ada masalah infrastruktur belum terpenuhi.

"Banyak permasalahan masyarakat yang perlu kita tuntaskan bersama, banyak hal yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi hasil reses ini bisa terlihat banyak sarana fasilitas yang belum terselesaikan," pungkasnya. (Medi Karya Saputra)

banjir sulit teratasi , ini kata wakil ketua dprd kota bengkulu                            harianbengkulueskpress.id - masyarakat yang berada di wilayah kecamatan muara bangkahulu dan sungai serut, mengeluhkan belum adanya langkah siginifikan dari pemerintah dalam mengentaskan persoalan banjir. pasalnya, hampir setiap tahun hujan deras menjadi momok menakutkan masyarakat karena memiliki risiko tinggi terhadap luapan sungai bengkulu. 
"masalah banjir ini masih banyak kita dengar dalam reses tadi, memang secara penuh masalah ini belum tertuntaskan, tentu ini menjadi catatan kita untuk disampaikan ke pemerintah kota," ujar wakil ketua dprd kota, marliadi saat menggelar kegiatan reses di rumah pribadinya di jalan semarak kelurahan bentiring, minggu 24 maret 2024. 
diketahui, wilayah muara bangkahulu merupakan dataran cukup rendah dan berbatasan dengan sungai bengkulu. selain itu, seiring perkembangannya telah banyak didirikan perumahan/pemukiman baru. sehingga, area resapan air pun semakin berkurang. beberapa perumahan bahkan diduga tidak melalui kajian yang matang sehingga terkesan ada pembiaran berdiri di daerah terdampak banjir. 
"dprd kota pada dasarnya mengakomodir seluruh usulan anggaran yang dibutuhkan pemkot untuk mengentaskan banjir. namun memang tidak bisa signifikan karena selain terbatas anggaran juga terbatas dengan kewenangan wilayah," ungkapnya. 
baca juga:kebutuhan infrastruktur belum terpenuhi, ini hasil reses anggota dprd kota bengkulu 
baca juga:minuman suplemen tak aman dikonsumsi berlebihan, ini warning kepala bpom bengkulu
dampak besar yang dialami masalah adalah luapan sungai bengkulu sehingga dibutuhkan normalisasi sungai yang kewenanganya ada di pemerintah pusat dan provinsi. sedangkan, kewenangan pemkot adalah irigasi dan drainase di pemukiman masyarakat. dan sudah dianggarkan secara bertahap untuk melakukan perbaikan. 
"artinya masalahnya ada di luapan sungai, dan sebelumnya sudah menjadi perhatian bersama agar tercipta kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi dan pusat," tukas marliadi. 
menurutnya, masih banyak pr pemerintah kota, karena selain persoalan banjir juga ada masalah infrastruktur belum terpenuhi. 
"banyak permasalahan masyarakat yang perlu kita tuntaskan bersama, banyak hal yang perlu kita edukasi ke masyarakat. jadi hasil reses ini bisa terlihat banyak sarana fasilitas yang belum terselesaikan," pungkasnya. (medi karya saputra)

Tag

Share