Optimis Raih WTP, Pemda Kota Bengkulu Serahkan LKPD

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Senin , 01 Apr 2024 - 20:14

IST/BE Pj Wali Kota, Arif Gunadi saat mengikuti zoom meeting penyampaian LKPD di Monitoring Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada Minggu 31 Maret 2024. --

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kota Bengkulu baru saja menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari persiapan pelaporan yang sudah cukup dimatangkan, Pemkot optimis mendapatkan hasil yang sesuai harapan yakni predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Penyerahan LKPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, dalam rangka mempertanggungjawabkan proses pengelolaan keuangan pada tahun sebelumnya. Insya allah Kota Bengkulu bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi tahun ini," ujar Arif, Senin 1 April 2024 kepada BE.

Diketahui, berdasarkan Pasal 56 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan LKPD disampaikan Kepala Daerah kepada BPK untuk diperiksa, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 31 Maret.

"Ini membuktikan pemerintah kota memiliki komitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi," sampai Arif.

BACA JUGA:Open House Gubernur untuk Umum

Sebelumnya, Arif sudah meninjau langsung ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyusun LKPD tersebut.

Dan melibatkan Inspektorat Kota Bengkulu untuk melakukan pendampingan dan pengawasan serta direview ulang oleh Inspektorat sebelum disampaikan kepada BPK.

"Bentuk laporan itu seperti realiasasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan," ungkapnya.

Setelah laporan ini diterima, selanjutnya BPK menjadwalkan audit terperinci terhadap LKPD tersebut. Kemudian, diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) paling lambat 2 bulan sejak diserahkannya LKPD.

"Kita mengingatkan agar seluruh OPD untuk bersiap memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses audit tersebut," pungkasnya. (Medi Karya Saputra)

optimis raih wtp, pemda kota bengkulu serahkan lkpd                             harianbengkuluekspress.id - pemerintah kota bengkulu baru saja menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran 2023 ke badan pemeriksa keuangan (bpk) ri. dari persiapan pelaporan yang sudah cukup dimatangkan, pemkot optimis mendapatkan hasil yang sesuai harapan yakni predikat wajar tanpa pengecualian (wtp). 
"penyerahan lkpd merupakan kewajiban pemerintah daerah, dalam rangka mempertanggungjawabkan proses pengelolaan keuangan pada tahun sebelumnya. insya allah kota bengkulu bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp) lagi tahun ini," ujar arif, senin 1 april 2024 kepada be. 
diketahui, berdasarkan pasal 56 ayat (3), undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan lkpd disampaikan kepala daerah kepada bpk untuk diperiksa, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 31 maret.
"ini membuktikan pemerintah kota memiliki komitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi," sampai arif. 
baca juga:open house gubernur untuk umum
baca juga:kualitas bbm 4 spbu di benteng diperiksa, ini hasilnya
sebelumnya, arif sudah meninjau langsung ke setiap organisasi perangkat daerah (opd) yang menyusun lkpd tersebut. 
dan melibatkan inspektorat kota bengkulu untuk melakukan pendampingan dan pengawasan serta direview ulang oleh inspektorat sebelum disampaikan kepada bpk.
"bentuk laporan itu seperti realiasasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan," ungkapnya. 
setelah laporan ini diterima, selanjutnya bpk menjadwalkan audit terperinci terhadap lkpd tersebut. kemudian, diterbitkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) paling lambat 2 bulan sejak diserahkannya lkpd.
baca juga:pns di benteng dipolisikan suami, ini kasusnya 
"kita mengingatkan agar seluruh opd untuk bersiap memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses audit tersebut," pungkasnya. (medi karya saputra)

Tag

Share