Mutasi oleh Kada Wajib Persetujuan Kemendagri

Reporter: Renald |

Editor: Haijir |

Senin , 08 Apr 2024 - 17:33

RENALD/BE Ketua Bawaslu BS, Sahran SE --

Harianbengkuluekspress.id - Bawaslu Republik Indonesia (RI) melalui Bawaslu provinsi dan kabupaten telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada setiap kepala daerah (Kada) tentang mekanisme mutasi dan rotasi perangkat daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS).

Imbauan tersebut wajib dipatuhi oleh setiap Kada menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

Ketua Bawaslu BS, Sahran SE menuturkan Kada tidak menutup kemungkinan masih dapat merombak perangkat daerahnya menjelang bergulirnya pesta demokrasi pase kedua setelah Pemilu 2024 lalu.

Namun, dalam proses mutasi perangkat daerah Kada wajib mendapatkan persetujuan dari Kemendagri.

"Masih bisa kalau mau mutasi, tapi harus dapat izin dari Kemendagri," ujar Sahran kepada BE, Senin 8 Maret 2024.

Lebih lanjut, Sahran menegaskan waktu pelaksanaan Pilkada sudah dilaunching secara resmi oleh KPU RI pada 1 April 2024 lalu. Sehingga dipastikan bahwa jadwal Pilkada tidak akan berubah dari jadwal yang sudah ditentukan.

"Sudah kita sampaikan surat imbauan untuk kepala daerah setelah dilaunchingnya jadwal Pilkada 2024. Kami harap kepala daerah dapat mematuhi imbauan tersebut," harapnya.

Sahran juga menyampaikan untuk jadwal penetapan Pasangan Calon (Paslon) Kada dan wakil dilaksanakan pada 22 September 2024 mendatang. Sedangkan dalam imbauan yang disampaikan, dalam kurun waktu 6 bulan sebelum ditetapkan Paslon Kada, terhitung sejak 22 Maret 2024 lalu mutasi dilarang tanpa adanya persetujuan dari Kemendagri RI.

"Jadi secara resmi larangan tidak boleh melakukan mutasi kecuali ada persetuan dari menteri, dasar hukumnya adalah tahapan Pilkada dan peraturan pemerintah yang ada," sampainya.

Pada kesempatan itu Sahran optimis gelaran Pilkada di BS dapat berjalan dangan lancar dan aman. Layaknya gelaran Pemilu lalu, meskipun ada beberapa laporan yang diterima, tetapi dapat diselesaikan dengan aman.

"Kita optimis gelaran Pilkada dapat berjalan sesuai dengan harapan, yaitu Bengkulu Selatan aman," pungkasnya. (Renald/prw)

mutasi oleh kada wajib   persetujuan kemendagri                            harianbengkuluekspress.id - bawaslu republik indonesia (ri) melalui bawaslu provinsi dan kabupaten telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada setiap kepala daerah (kada) tentang mekanisme mutasi dan rotasi perangkat daerah, khususnya di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu selatan (bs).
imbauan tersebut wajib dipatuhi oleh setiap kada menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 yang akan berlangsung pada 27 november mendatang.
ketua bawaslu bs, sahran se menuturkan kada tidak menutup kemungkinan masih dapat merombak perangkat daerahnya menjelang bergulirnya pesta demokrasi pase kedua setelah pemilu 2024 lalu.
namun, dalam proses mutasi perangkat daerah kada wajib mendapatkan persetujuan dari kemendagri.
baca juga:hasil laut meningkat jelang idul fitri, alhamdulillah
baca juga:3 objek wisata berbayar, ini daftar dan tarifnya
"masih bisa kalau mau mutasi, tapi harus dapat izin dari kemendagri," ujar sahran kepada be, senin 8 maret 2024.
lebih lanjut, sahran menegaskan waktu pelaksanaan pilkada sudah dilaunching secara resmi oleh kpu ri pada 1 april 2024 lalu. sehingga dipastikan bahwa jadwal pilkada tidak akan berubah dari jadwal yang sudah ditentukan.
"sudah kita sampaikan surat imbauan untuk kepala daerah setelah dilaunchingnya jadwal pilkada 2024. kami harap kepala daerah dapat mematuhi imbauan tersebut," harapnya.
sahran juga menyampaikan untuk jadwal penetapan pasangan calon (paslon) kada dan wakil dilaksanakan pada  22 september 2024 mendatang. sedangkan dalam imbauan yang disampaikan, dalam kurun waktu 6 bulan sebelum ditetapkan paslon kada, terhitung sejak 22 maret 2024 lalu mutasi dilarang tanpa adanya persetujuan dari kemendagri ri.
baca juga: ditinggal mudik, laporkan rumah kosong ke sini
"jadi secara resmi larangan tidak boleh melakukan mutasi kecuali ada persetuan dari menteri, dasar hukumnya adalah tahapan pilkada dan peraturan pemerintah yang ada," sampainya.
pada kesempatan itu sahran optimis gelaran pilkada di bs dapat berjalan dangan lancar dan aman. layaknya gelaran pemilu lalu, meskipun ada beberapa laporan yang diterima, tetapi dapat diselesaikan dengan aman.
"kita optimis gelaran pilkada dapat berjalan sesuai dengan harapan, yaitu bengkulu selatan aman," pungkasnya. (renald/prw)

Tag

Share