Lindungi Satuan Pendidikan Dari Kekerasan Seksual, Kemendikbudristek Lakukan ini

Reporter: Endang S |

Editor: Asrianto |

Jumat , 03 Nov 2023 - 07:59

Kemendikbudristek berupaya melindungi satuan pendidikan dari kekerasan seksual-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

HARIANBE- Angka perundungan disatuan pendidikan cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional (AN) tahun 2022, sebanyak 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual,

26,9 persen peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen berpotensi menghadapi perundungan.

Selain itu, dari data aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada perlindungan khusus anak tahun 2022

Menyebutkan bahwa kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual adalah anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133 kasus.

Terkait hal itu, Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Untuk mendiseminasikan peraturan tersebut, Kemendikbudristek melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM)

Bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kementerian/Lembaga (K/L) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas yang bertema “Pendidikan Berkualitas tanpa Kekerasan melalui Permendikbudristek”.

Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Muhammad Adlin Sila, menyampaikan bahwa Permendikbudristek PPKSP hadir untuk melindungi seluruh warga satuan pendidikan

Mulai dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta warga satuan pendidikan lainnya termasuk kelompok disabilitas.

Hal itu untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua warga satuan pendidikan.

lindungi satuan pendidikan dari kekerasan seksual, kemendikbudristek  lakukan ini                            harianbe- angka perundungan disatuan pendidikan cukup tinggi. berdasarkan hasil survei asesmen nasional (an) tahun 2022, sebanyak 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual,
26,9 persen peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen berpotensi menghadapi perundungan.
baca juga: sayangi ginjal, begini cara merawatnya agar tetap sehat

baca juga: amalkan doa ini, insya allah terhindar dari bahaya saat mampir ke tempat baru

selain itu, dari data aduan yang diterima komisi perlindungan anak indonesia (kpai) pada perlindungan khusus anak tahun 2022
menyebutkan bahwa kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual adalah anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133 kasus.
 
terkait hal itu, kemendikbudristek menerbitkan permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (ppksp). 
untuk mendiseminasikan peraturan tersebut, kemendikbudristek melalui biro kerja sama dan hubungan masyarakat (bkhm)
bekerja sama dengan badan koordinasi kehumasan (bakohumas) kementerian/lembaga (k/l) menyelenggarakan forum tematik bakohumas yang bertema “pendidikan berkualitas tanpa kekerasan melalui permendikbudristek”.
 
staf ahli mendikbudristek bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat, muhammad adlin sila, menyampaikan bahwa permendikbudristek ppksp hadir untuk melindungi seluruh warga satuan pendidikan
mulai dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta warga satuan pendidikan lainnya termasuk kelompok disabilitas.
hal itu untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua warga satuan pendidikan.
 
“hal ini harus ditangani dengan serius karena kekerasan yang dialami oleh anak dalam masa pertumbuhan akan meningkatkan trauma sangat panjang dan mendalam yang dapat mengganggu proses belajar, tentu berdampak dan menghambat tercapainya sdm indonesia yang berkualitas di masa depan,” ujar adlin dalam sambutannya di bali, kamis, 2 oktober 2023.
 
dalam mengimplementasikan permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, kemendikbudristek bersama empat kementerian dan tiga lembaga telah menyepakati nota kesepahaman. 
 
 adapun empat kementerian tersebut adalah kementerian agama, kementerian dalam negeri, kementerian sosial, serta kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa). 
 
sedangkan tiga lembaga lainnya adalah komisi perlindungan anak indonesia (kpai), komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham), dan komisi nasional disabilitas (knd). 
 
untuk itu, dalam mewujudkan permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, adlin mengajak mitra dari seluruh kementerian dan lembaga untuk berkolaborasi melaksanakan ppksp. 
 
“kami berharap, diskusi hari ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam implementasi permendikbudristek di satuan pendidikan wilayah kerja bapak ibu semua,” tandasnya. (**)