Tak Bayar Pajak, Didenda dan Tempat Usaha Bakal Disegel

Reporter: - |

Editor: Dendi Supriadi |

Minggu , 21 Apr 2024 - 21:25

Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Drs Eddyson -Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu tahun ini baru sekitar 17 persen dari target Rp 300 miliar.

Untuk mengenjot capaian itu, Bapenda Kota Bengkulu fokus dalam penagihan ke setiap objek pajak dan menginggatkan agar masyarakat/pelaku usaha untuk segera menyelesaikan kewajiban agar tidak dikenakan denda.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Drs Eddyson menyampaikan pendapatan terbesar salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 46 miliar, dan sejauh ini tingkat kesadaran taat pajak rendah.

"PAD yang kita tetapkan nilainya cukup besar, artinya sangat penting kesadaran masyarakat membayar pajak/retribusi tepat waktu. Baik pajak restoran, reklame, hotel, PBB dan lain sebagainya," ujarnya, Jumat, 19 April 2024.

Tahun ini bukti lunas PBB akan menjadi syarat wajib dalam kepengurusan administrasi dan keperluan lainnya di Kota Bengkulu.

Bapenda juga berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan publik lainnya untuk mewajibkan masyarakat melampirkan bukti PBB dalam setiap urusan.

"Jadi, untuk mendukung capaian ini kita kenakan juga aturan di kantor lurah, masyarakat wajib lunas PBB. Tetapi kita tidak hanya menunggu, melainkan juga turun langsung ke lapangan untuk mengingatkan agar pembayaran pajak dilakukan tepat waktu," terangnya.

Sementara itu, objek pajak lainnya seperti pajak hotel dan restoran, pajak tempat hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan lainnya juga menjadi sorotan Bapenda.

Pasalnya, masih ada pelaku usaha yang selama ini dinilai tidak taat terhadap pajak. Tak jarang petugas sering pulang tangan kosong saat dilakukan penagihan secara langsung karena pelaku usaha terkesan menghindar. Selain itu, Bapenda sering menemukan adanya data yang tidak singkron terhadap nilai omzet usaha.

"Kita masih mengandalkan kerjasama dengan pihak kejaksaan khususnya pelaku usaha yang membandel. Termasuk merencana penyegelan nanti," tegas Eddyson.

Mengenjot pajak daerah ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejari serta dibantu oleh KPK. Sehingga, pelaku usaha yang selama ini memiliki tunggakan besar bisa memberikan itikad baik untuk mencicilnya sesuai kesepakatan.

"Usaha-usaha yang macet membayar pajak tersebut kita masukkan dalam data. Ketika dianggap sudah tidak ada itikad baik, barulah kita libatkan APH," tandasnya.

tak bayar pajak, didenda dan tempat usaha bakal disegel                            harianbengkuluekspress.id - capaian pendapatan asli daerah (pad) yang dikelola badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu tahun ini baru sekitar 17 persen dari target rp 300 miliar. 
untuk mengenjot capaian itu, bapenda kota bengkulu fokus dalam penagihan ke setiap objek pajak dan menginggatkan agar masyarakat/pelaku usaha untuk segera menyelesaikan kewajiban agar tidak dikenakan denda.  
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu, drs eddyson menyampaikan pendapatan terbesar salah satunya pajak bumi dan bangunan (pbb) rp 46 miliar, dan sejauh ini tingkat kesadaran taat pajak rendah. 
"pad yang kita tetapkan nilainya cukup besar, artinya sangat penting kesadaran masyarakat membayar pajak/retribusi tepat waktu. baik pajak restoran, reklame, hotel, pbb dan lain sebagainya," ujarnya, jumat, 19 april 2024.  
baca juga:aksi anarkis rusak tempat usaha, ini kerugian yang dialami korban di kota bengkulu 
baca juga:raih 3 penghargaan ipma sekaligus, polda bengkulu apresiasi koran be 
tahun ini bukti lunas pbb akan menjadi syarat wajib dalam kepengurusan administrasi dan keperluan lainnya di kota bengkulu. 
bapenda juga berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan serta organisasi perangkat daerah (opd) pelayanan publik lainnya untuk mewajibkan masyarakat melampirkan bukti pbb dalam setiap urusan.
"jadi, untuk mendukung capaian ini kita kenakan juga aturan di kantor lurah, masyarakat wajib lunas pbb. tetapi kita tidak hanya menunggu, melainkan juga turun langsung ke lapangan untuk mengingatkan agar pembayaran pajak dilakukan tepat waktu," terangnya. 
sementara itu, objek pajak lainnya seperti pajak hotel dan restoran, pajak tempat hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan lainnya juga menjadi sorotan bapenda. 
pasalnya, masih ada pelaku usaha yang selama ini dinilai tidak taat terhadap pajak. tak jarang petugas sering pulang tangan kosong saat dilakukan penagihan secara langsung karena pelaku usaha terkesan menghindar. selain itu, bapenda sering menemukan adanya data yang tidak singkron terhadap nilai omzet usaha.
"kita masih mengandalkan kerjasama dengan pihak kejaksaan khususnya pelaku usaha yang membandel. termasuk merencana penyegelan nanti," tegas eddyson. 
mengenjot pajak daerah ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan kejari serta dibantu oleh kpk. sehingga, pelaku usaha yang selama ini memiliki tunggakan besar bisa memberikan itikad baik untuk mencicilnya sesuai kesepakatan. 
"usaha-usaha yang macet membayar pajak tersebut kita masukkan dalam data. ketika dianggap sudah tidak ada itikad baik, barulah kita libatkan aph," tandasnya. 
di sisi lain, eddyson menjelaskan usulan pembangunan dari masyarakat tahun ini cukup banyak seperti pembangunan jalan, drainase namun semua program itu membutuhkan dana yang besar. dan sumber utamanya berasal dari pajak.
selain itu, target yang ditetapkan tahun ini sudah diproyeksikan naik seiring dengan perkembangan usaha masyarakat, serta berdasarkan kajian serta asumsi dari beberapa sektor yang berpotensi besar. 
"kita sudah menyusun berbagai program kerja tahun ini untuk realisasinya juga harus diimbangi dengan capaian pad. pajak itu tidak memberatkan cuma 10 persen dari omset usaha. tapi akan menjadi berat jika tertunggak karena sudah terhitung denda," pungkasnya. (805/adv)