Pabrik CPO Abaikan Keputusan Harga TBS, Dispangtan Ancam Lakukan Ini

Hampir semua pabrik kelapa sawit di Provinsi Bengkulu mengabaikan harga TBS yang ditetapkan pemerintah. -Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Bengkulu yang cukup bandel dalam menentukan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit. 

Pasalnya, pabrik membeli TBS rata-rata hanya mencapai Rp 2.100 hingga Rp 2.300 kilogram. 

Padahal harga terbaru untuk Mei 2024 yang ditetapkan di Provinsi Bengkulu, yaitu Rp 2.576,95 per kilogram ditingkat pabrik.

Ketua Apkasindo Bengkulu, Jakfar mengatakan, harga TBS sawit di Bengkulu tertinggi tingkat petani masih di angka Rp 1.900 per kilogram hingga Rp 2.000 per kilogram.

"Padahal berbagai upaya dan kebijakan sudah pemerintah buat untuk menormalkan harga TBS sawit di angka Rp 2.500 per kilogram. Namun belum juga diindahkan oleh pabrik sawit," kata Jakfar, Sabtu, 18 Mei 2024.

BACA JUGA:Cegah Penurunan Harga TBS, Satgas Pengawasan Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu Lakukan Ini.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Bengkulu Terendah, Ini Pernyataan Sekretaris DPW Apkasindo Provinsi Bengkulu

Selain masih membeli harga TBS dengan harga rendah, Jakfar mengaku, beberapa PKS di Bengkulu memilih menolak membeli TBS sawit dari petani. Alasannya karena tangki timbun masih penuh akibat penjualan Crude Palm Oil (CPO) belum lancar.

"Tidak hanya rendah, beberapa PKS memilih tidak membeli TBS sawit. Karena tangki timbun penampungan CPO masih penuh," ujar Jakfar.

Jakfar meminta pemerintah dapat melakukan monitor ke PKS yang masih membeli TBS dengan harga rendah. Apa alasan mereka melakukan hal tersebut. 

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memeriksa tangki penampungan CPO. Apakah tangkinya benar-benar telah penuh.

"Kita tidak ingin ada PKS yang memainkan harga TBS di daerah, kita harapkan mereka bisa segera menerapkan harga yang telah ditetapkan," ujarnya.

Selain itu, ia meminta, PKS yang tidak menerapkan harga TBS sesuai ketetapan untuk diberikan sanksi administrasi. Selain itu, PKS tersebut bila perlu diberikan denda karena telah menolak menerapkan harga sesuai kesepakatan.

"Kita minta mereka disanksi dan diberikan denda, kalau tidak begitu maka mereka akan terus bandel," tutupnya.

Tag
Share