Rentan Kecurangan, DPRD Bengkulu Buka Posko Pengaduan PPDB

Harianbengkuluekspress.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan kecurangan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. 

Pembukaan posko itu seiring telah dibukanya PPDB  jenjang SMA/SMK sejak 19 Juni 2024. 

Anggota Legislatif Provinsi Bengkulu yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan pihaknya akan membuka pengaduan terhadap dugaan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. 

Ia menyampaikan orang tua, walimurid atau warga lainnya bisa membuat pengaduan jika mengalami atau melihat  penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan PPDB. 

Kecurangan PPDB bisa adanya praktik pungutan, parktik suap  atau titip menitip calon siswa. 

" Hari ini PPDB mulai dibuka, kita belum dapat laporan dari masyarakat. Mungkin karena baru hari pertama jadi belum ada masalah, belum ada yang nitip," ujarnya. 

BACA JUGA:PPDB Bengkulu Jenjang SMA 2024, Jalur Prestasi, Afirmasi dan Pindah Tugas Dibuka

BACA JUGA:Daftar PPDB SMK, Siswa Dari Luar Daerah Wajib Pindah Rayon, Disini Lokasinya

Politisi PDIP  itu  akan menyikapi  dan menindaklanjuti atas laporan yang masuk nantinya. 

Pada kesempatan itu dirinya juga berpesan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota selaku dinas teknis penanggungjawab untuk menyelenggarakan PPDB di semua jenjang sebaik mungkin. 

"Disdikbud selaku leading sector kita minta melaksanakan PPDB ini sebaik mungkin, jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari seperti PPDB tahun 2022 dan 2023 lalu. Aturannya kan sudah jelas jadi kita minta komitmennya," pinta Edwar Samsi . 

Edward membeberkan, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran PPDB jalur prestasi kerap muncul persoalan. 

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk bersama-sama memantau dan mengawasi proses PPDB 2024. 

Ia juga meminta pihak terkait  agar PPDB  dilakukan dengan transparan sehingga calon siswa dan masyarakat bisa benar-benar memantau standar yang digunakan di masing-masing sekolah sesuai aturan.