PKPU Pilkada 2024 Keluar, Rohidin Melenggang ke Pilgub Bengkulu

Reporter: Eko |

Editor: Dendi |

Selasa , 02 Jul 2024 - 21:34

Rohidin Mersyah dipastikan bisa maju Pilgub Bengkulu 2024.-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Teka-teki mengenai nasib Gubernur Bengkulu, Prof Dr H Rohidin Mersyah MMA apakah masih bisa mencalon lagi atau tidak pada Pilgub 20024 terjawab sudah.

Hal ini setelah terbitnya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dalam pasal 19 PKPU tersebut 19 berbunyi: Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/wali kota dengan bupati/wali kota, dan jabatan wakil bupati/wali kota dengan wakil bupati/wali kota;

b. masa jabatan yaitu: 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau, 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun; c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;

d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:

1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Berdasarkan poin e diketahui jika penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Sedangkan jabatan pelaksana tugas (Plt) atau pejabat sementara (Pjs) tidak dihitung karena tidak dilantik.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, hadirnya PKPU terbaru itu tentu disambut baik.

"Apa yang telah diputuskan PKPU itu, sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Rohidin, Senin, 2 Juli 2024.

pkpu pilkada 2024 keluar, rohidin melenggang ke pilgub bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - teka-teki mengenai nasib gubernur bengkulu, prof dr h rohidin mersyah mma apakah masih bisa mencalon lagi atau tidak pada pilgub 20024 terjawab sudah.
hal ini setelah terbitnya peraturan kpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.
dalam pasal 19 pkpu tersebut 19 berbunyi: syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan: 
a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/wali kota dengan bupati/wali kota, dan jabatan wakil bupati/wali kota dengan wakil bupati/wali kota; 
baca juga:pkpu nomor 8 tahun 2024 keluar, langkah mulus rohidin mersyah maju pilgub 
baca juga:era gubernur rohidin, pemprov bengkulu raih wtp 7 kali berturut-turut
b. masa jabatan yaitu: 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau, 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun; c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara; 
d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi: 
1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 
2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 
3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.
berdasarkan poin e diketahui jika penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. sedangkan jabatan pelaksana tugas (plt) atau pejabat sementara (pjs) tidak dihitung karena tidak dilantik. 
gubernur bengkulu, rohidin mersyah mengatakan, hadirnya pkpu terbaru itu tentu disambut baik.
"apa yang telah diputuskan pkpu itu, sudah sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi (mk)," kata rohidin, senin, 2 juli 2024.
rohidin menjelaskan, putusan putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023 telah sejalan dengan pkpu terbaru ini. sebab, putusan mk tidak membedakan jabatan definitif maupun penjabat. 
"kalau pejabat sementara memang dilantik, penjabat juga dilantik. tapi kalau kita menjabat dengan posisi plt, itu tidak ada pelantikan. cuma ada surat dari mendagri," tambahnya.
menurut rohidin, sama halnya dengan plt bupati/wali kota diberikan surat tugas oleh gubernur. namun, jika plt gubernur diberikan surat oleh mendagri. sifatnya hanya pemberian surat tugas dan tidak dilantik.
baca juga:rohidin mersyah beberkan kriteria wakil, berikut pernyataannya
baca juga:wtp 7 kali berturut-turut, prestasi gemilang di bawah kepemimpinan gubernur rohidin mersyah
"posisi plt itu, gubernur atau bupati/wali kota definitifnya itu masih ada. berbeda dengan pejabat sementara atau penjabat, kepala daerahnya memang tidak ada. maka dilantik dan dihitung masa jabatannya," tegas rohidin.
atas isu selama ini yang menyebutkan rohidin tidak bisa maju dalam pilgub bengkulu, karena terganjal di rancangan pkpu, menurut rohidin, itu bukan menjadi hambatan. karena putusan mk dan pkpu  sudah sejalan.
"itu sudah menjadi pemikiran dan pemahaman saya sejak awal," tegasnya.
untuk diketahui, jabatan rohidin mersyah sebagai orang nomor 1 di provinsi bengkulu berawal dari menjabat sebagai wakil gubernur bengkulu, kemudian diangkat sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu pada tanggal 22 juni 2017.
hal tersebut berdasarkan surat yang ditandatangan menteri dalam negeri tjahjo kumolo nomor 122.17/2928/sj tentang penugasan wakil gubernur bengkulu sebagai pelaksana tugas gubernur bengkulu. 
surat itu keluar saat ridwan mukti sebagai gubernur bengkulu dilakukan penahanan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) terkait kasus korupsi.
kemudian, rohidin mersyah dilantik menggantikan gubernur bengkulu sebelumnya ridwan mukti, berdasarkan surat keputusan presiden republik indonesia nomor 215/p tahun 2018. 
pelantikan tersebut digelar di istana negara pada senin, 10 desember 2018. pada tanggal 12 februari 2021, masa jabatan gubernur bengkulu rohidin mersyah dan wakil gubernur bengkulu dedy ermansyah berakhir. 
jika dilihat rentang rohidin menjabat gubernur bengkulu definitif pada periode pertama hanya 2 tahun 2 bulan atau belum mencukupi 2,5 tahun.
kemudian, rohidin mersyah dan rosjonsyah menang dalam pilkada tahun 2020. 
presiden joko widodo melantik rohidin mersyah dan rosjonsyah sebagai gubernur dan wakil gubernur bengkulu di istana negara jakarta pada kamis, 25 februari 2021, dan masih menjabat hingga saat ini. 
pada 2024 ini, rohidin mersyah juga akan maju dalam pilgub bengkulu. bahkan, partai hanura sudah memberikan rekomendasi untuk mengusung rohidin mersyah sebagai bakal calon gubernur bengkulu.
rohidin juga telah mendaftar ke  partai persatuan pembangunan (ppp) dan partai keadilan sejahtera (pks). sementara rohidin yang saat ini juga menjabat sebagai ketua dpd partai golkar provinsi bengkulu, juga sudah masuk dalam survei partai golkar sebagai bakal calon gubernur bengkulu.
rohidin pun sudah membeberkan bakal calon wakilnya nanti di pilgub. rohidin mengatakan, sosok pendamping nanti merupakan orang yang peduli terhadap ekonomi masyarakat.
sudah ada beberapa nama yang bakal dipertimbangkan mendampinginya, seperti nama meriani, eni khairani, sukatno, sapuan dan beberapa nama lainnya.
"kita butuh sosok baru, yang memahami kondisi ekonomi bengkulu," beber rohidin.
rohidin mengatakan, sosok yang memahami kondisi ekonomi masyarakat bengkulu itu memang dibutuhkan. sebab, untuk membangun bengkulu ini tidak hanya membangun infrastruktur dasar. 
"tapi butuh orang yang mampu mendesain ekonomi bengkulu. agar bengkulu  maju, dengan sumber daya alam yang kita punya," tuturnya. 
sementara itu, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono memberikan tanggapan terkait pkpu tersebut.
dikatakannya, pkpu tersebut dibuat untuk seluruh orang. bukan orang per orang karena pkpu ini berlaku untuk seluruh indonesia.
“terkait masa jabatan yang dihitung dua kali atau dua tahun setengah, coba kita lihat sama-sama di point e. itu jabatan sejak pelantikan,” singkatnya.(151/*)