Pasien BPJS Dipungut Jutaan Rupiah, Oknum Dokter RSUD Mukomuko Disanksi Teguran Tertulis

Reporter: Budi Hartono |

Editor: Dendi S |

Kamis , 01 Aug 2024 - 21:55

Ketua DPRD Mukomuko, M Ali Saftaini didampingi Kades Mekar Mulya menemui pasien BPJS yang dipungut biaya jutaan rupiah oleh oknum dokter di RSUD Mukomuko, Kamis, 1 Agustus 2024. -BUDI HARTONO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mukomuko kembali mendapatkan citra buruk dalam pelayanan kepada masyarakat. Kali ini pasien yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) diminta uang biaya berobat yang mencapai jutaan rupiah. Korbannya adalah Eka Kurnia Wati warga Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

Untuk mengetahui secara pasti kejadian itu, Kamis, 1 Agustus 2024 Ketua DPRD Mukomuko, M Ali Saftaini langsung mendatangi rumah kediamaan Eka.

Ketua DPRD disambut Kepala Desa Mekar Mulya, Adi Sutikno dan korban.

Eka yang berstatus janda anak satu itu menceritakan, pada 18 Juli 2024 ia mendaftar untuk operasi benjolan di tubuhnya.

Jumlah benjolan di tubuhnya ada tiga, yakni di tangan kiri dan dada. Setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan dioperasi. Oknum dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa untuk menggunakan BPJS bisa dilakukan operasi hanya untuk 1 benjolan.

Sedangkan untuk dua benjolan lainnya dikenakan biaya sebesar Rp 3,5 juta. Untuk pembayarannya tidak melalui manajemen RSUD, tapi langsung ke oknum dokter yang bersangkutan.

“Uang Rp 3.500.000 ditransfer ke rekening oknum dokter tersebut. Bukti transfernya ada,” aku Eka.

Ia juga menyampaikan, setelah dilakukan operasi, oknum dokter tersebut tidak pernah mengontrol dirinya ketika dirawat inap di rumah sakit selama 2 malam pasca operasi.

Selain itu, Eka juga diminta uang sebesar Rp 500 ribu untuk cek laboratorium yang dikirim ke Bengkulu. Dan, sekitar beberapa hari hasil lab keluar.

“Saya tidak pernah lagi datang ke RSUD untuk mengambil hasil lab. Saya dapat uang darimana lagi. Harapannya dengan menggunakan BPJS bisa gratis, tapi faktanya saya juga harus bayar yang mencapai jutaan rupiah

itu,” tukasnya.

pasien bpjs dipungut jutaan rupiah, oknum dokter rsud mukomuko disanksi teguran tertulis                            harianbengkuluekspress.id - rumah sakit umum daerah (rsud) kabupaten mukomuko kembali mendapatkan citra buruk dalam pelayanan kepada masyarakat.  kali ini pasien yang menggunakan kartu badan penyelenggara
jaminan sosial (bpjs) diminta uang biaya berobat yang mencapai jutaan rupiah. korbannya adalah eka kurnia wati warga desa mekar mulya kecamatan penarik kabupaten mukomuko. 
untuk mengetahui secara pasti kejadian itu, kamis, 1 agustus 2024 ketua dprd mukomuko, m ali saftaini langsung mendatangi rumah kediamaan eka. 
ketua dprd disambut kepala desa mekar mulya, adi sutikno dan korban. 
eka yang berstatus janda anak satu itu menceritakan, pada 18 juli 2024 ia mendaftar untuk operasi benjolan di tubuhnya. 
jumlah benjolan di tubuhnya ada tiga, yakni di tangan kiri dan dada. setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan dioperasi. oknum dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa untuk menggunakan bpjs bisa dilakukan operasi hanya untuk 1 benjolan.
baca juga:pengiriman bbm terhambat, stok aman, ini penjelasan sales area manager retail pt pertamina bengkulu
baca juga:gempar, pemancing ikan di mukomuko diterkam buaya, begini kejadiannya
sedangkan untuk dua benjolan lainnya dikenakan biaya sebesar rp 3,5 juta. untuk pembayarannya tidak melalui manajemen rsud, tapi langsung ke oknum dokter yang bersangkutan. 
“uang rp 3.500.000 ditransfer ke rekening oknum dokter tersebut. bukti transfernya ada,” aku eka. 
ia juga menyampaikan, setelah dilakukan operasi, oknum dokter tersebut tidak pernah mengontrol dirinya ketika dirawat inap di rumah sakit selama 2 malam pasca operasi. 
selain itu, eka juga diminta uang sebesar rp 500 ribu untuk cek laboratorium yang dikirim ke bengkulu. dan, sekitar beberapa hari hasil lab keluar. 
“saya tidak pernah lagi datang ke rsud untuk mengambil hasil lab. saya dapat uang darimana lagi. harapannya dengan menggunakan bpjs bisa gratis, tapi faktanya saya juga harus bayar yang mencapai jutaan rupiah
itu,” tukasnya. 
sementara itu, ketua dprd kabupaten mukomuko, m ali saftaini
mengatalan, ia mendatangi warga tersebut selain silaturahmi, juga ingin melihat langsung kondisi kesehatan yang bersangkutan pasca operasi. setelah mendengar langsung peristiwa yang dialami warga ketika mendapatkan pelayanan di rsud mukomuko, ali mengaku akan langsung dikoordinasi dengan bupati sapuan, sekda dan direktur rsud mukomuko
mengenai permasalahan tersebut. 
“kita sudah sama-sama mendengarkan ap yang disampaikan ibu eka. ini nanti akan saya tindaklanjuti. inti warga yang berobat di rsud menggunakan bpjs itu gratis,” pungkasnya. 
terpisah, direktur rsud mukomuko, syafriadi taher skm mkes mengaku sangat menyayangkan tindakan oknum dokter di rsud mukomuko yang diduga kuat tidak mengikuti prosedur (inprosedural) pelayanan terhadap pasien tersebut. 
pihak manajemen rsud, lanjutnya, telah memanggil oknum dokter yang diketahui berinisial s untuk dimintai klarifikasi persoalan itu. 
“sudah kami panggil oknum dokter itu untuk dimintai klarifikasi atas dugaan tersebut. hasil klarifikasi, yang bersangkutan mengakuinya,” kata syafriadi. 
dasar pemanggilan oknum dokter di rsud mukomuko tersebut, setelah pihaknya mendapatkan laporan serta informasi dari masyarakat terkait soal pasien bpjs dipungut biaya usai mendapatkan pelayanan operasi. 
ia juga menjelaskan, pasien bpjs yang diketahui bernama eka, warga desa mekar mulya, kecamatan penarik ini kabarnya dipungut uang oleh oknum dokter itu sebesar rp3,5 juta yang dikirim ke rekening oknum dokter tersebut. 
”uang itu tidak dibayarkan melalui rsud. tapi dikirim ke rekening oknum dokter yang bersangkutan. yang jelas, di rsud karena pasien yang bersangkutan merupakan pasien bpjs, seluruh biaya ditanggung bpjs,” jelasnya. 
dari hasil klarifikasi tersebut, lanjutnya, oknum dokter itu akan mengembalikan penuh uang yang ia pungut dari pasien. namun, manajemen rsud mukomuko tetap mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada oknum dokter tersebut agar tindakan seperti itu tidak terjadi lagi. 
“oknum dokter tersebut kita berikan teguran secara tertulis, dan membuat surat pernyataan. karena tindakan itu bukan hanya merusak citra rsud mukomuko dimata masyarakat, tapi juga merugikan
pasien,” pungkasnya.(900)