Lebih dari 165 Ribu Guru Madrasah Non ASN Kategori Ini Dapat Perlindungan Ketenagakerjaan

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Minggu , 08 Dec 2024 - 17:37

Ilustrasi Guru menerima Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan-Istimewa/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Kementerian Agama (Kemenag) memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada 165.768 guru madrasah non ASN yang tersebat di 34 provinsi di Indonesia.

Perlindungan guru Madrasah non ASN melalui BPJS Ketenagakerjaan sudah berlangsung selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari hingga Desember 2024. Program perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik diperpanjang tahun 2025.

" Pelindungan guru madrasah Non ASN melalui BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku selama 12 bulan, mulai 1 Januari hingga bulan Desember 2024 ini. Tahun 2025 juga akan dilakukan hal yang sama, insya Allah," ungkap Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemenag, Thobib Al Asyhar.

Dijelaskannya, program perlindungan guru madrasah dilakukan oleh Kemenag bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Sinergi 2 lembaga dalam Program Perlindungan Guru Madrasah menjadi bingkisan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024.

"Hal ini merupakan bagian dari komitmen kami dan BPJS untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas," jelas.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru di Madrasah menjadi salah satu fokus Menag Nasaruddin Umar. Hal tersebut ditegaskan Menag saat memberikan sambutan dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 25 November 2025 lalu.

Menag berharap upaya peningkatan kesejahteraan Madrasah GTK akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Kita sudah sepakat dengan BPJS ketenagakerjaan, kita mulai dengan 165.768 guru madrasah non ASN yang mendapat perlindungan jamsostek," jelas Thobib.

"Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp21, 483 miliar untuk mengcover BPJS para guru," lanjutnya.

Para guru madrasah yang terpilih dalam program BPJS Ketenagakerjaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berstatus sebagai guru RA dan Madrasah.

lebih dari 165 ribu guru madrasah non asn kategori ini dapat perlindungan ketenagakerjaan                            harianbengkuluekspress.id- kementerian agama (kemenag) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) kepada 165.768 guru madrasah non asn yang tersebat di 34 provinsi di indonesia.
perlindungan guru madrasah non asn melalui bpjs ketenagakerjaan sudah berlangsung selama 12 bulan terhitung sejak 1 januari hingga desember 2024. program perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik diperpanjang tahun 2025. 
" pelindungan guru madrasah non asn melalui bpjs ketenagakerjaan ini berlaku selama 12 bulan, mulai 1 januari hingga bulan desember 2024 ini. tahun 2025 juga akan dilakukan hal yang sama, insya allah," ungkap  direktur guru dan tenaga kependidikan (gtk) kemenag,  thobib al asyhar. 
dijelaskannya, program perlindungan guru madrasah dilakukan oleh kemenag bekerja sama dengan bpjs ketenagakerjaan.
sinergi 2 lembaga dalam program perlindungan guru madrasah menjadi bingkisan peringatan hari guru nasional tahun 2024. 
"hal ini merupakan bagian dari komitmen kami dan bpjs untuk mendukung asta cita presiden prabowo subianto dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia (sdm) melalui pendidikan yang berkualitas," jelas.
baca juga:agar tidak mudah terserang penyakit saat musim hujan, konsumsi ramuan ini 
baca juga:program bprs di lebong terancam batal, ini penyebabnya
menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru di madrasah menjadi salah satu fokus menag nasaruddin umar.  hal tersebut ditegaskan menag saat memberikan sambutan dalam rangka peringatan hari guru nasional tahun 25 november 2025 lalu.
menag berharap upaya peningkatan kesejahteraan madrasah gtk akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di indonesia.
"kita sudah sepakat dengan  bpjs ketenagakerjaan, kita mulai dengan 165.768 guru madrasah non asn yang mendapat perlindungan jamsostek," jelas thobib.
"kementerian agama telah mengalokasikan anggaran sebesar rp21, 483 miliar untuk mengcover bpjs para guru," lanjutnya.
 para guru madrasah yang terpilih dalam program bpjs ketenagakerjaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. berstatus sebagai guru ra dan madrasah.
b. bukan asn, dan bukan casn pada kementerian agama atau instansi lain.
c. berstatus aktif yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh satuan pendidikan, lembaga, yayasan, atau badan hukum lainnya.
d. dalam hal guru pendidik telah terdaftar sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan, tetap didaftarkan sebagai peserta penerima upah pada kementerian agama.
e. telah mengabdi paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan.
f. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun.
g. satuan administrasi pangkalnya pada 1 (satu) satuan pendidikan.
h. tidak merangkap jabatan (pendidik adalah pendidik, tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya). 
baca juga:4 jabatan eselon ii dan 12 kursi eselon iii dijabat plt, jadwal mutasi? ini kata kepala bkpsdm benteng
baca juga:agar tidak bau dan berjamur, 6 cara cepat mengeringkan pakaian saat musim hujan
sebelumnya, dalam rangka peringatan hari guru nasional, direktur utama bpjs ketenagakerjaan, anggoro eko cahyo mengatakan sinergi dengan kemenag  ini dalam rangka memastikan guru dan tenaga kependidikan madrasah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
" meski saat ini elum semua, melalui momentum hari guru akan semakin terlindungi dan guru akan sadar bahwa mereka juga memiliki risiko," kata anggoro.
dari tahun 2023 hingga novermber 2024, terdapat 388 ribu gtk madrasah yang sudah terlindungi bpjs ketenagakerjaan. angka ini hanya mencakup 60% dari seluruh madrasah gtk di indonesia.
total manfaat jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang diberikan kepada guru-guru di madrasah se-tanah air tercatat sebesar rp. 10,67 miliar ini bisa berarti bahwa risikonya nyata dan negara ada untuk memberikan perlindungan.
angola berharap kementerian agama segera dapat menerbitkan peraturan untuk mempercepat perlindungan menyeluruh terhadap semua guru dan tenaga pengajar  dalam lingkup kementerian agama. agar mereka bisa bekerja keras tanpa cemas, sesuai slogannya bpjs ketenagakerjaan.
"dukungan dalam bentuk kebijakan dan regulasi diperlukan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada guru-guru indonesia agar dapat terus menjadi obor yang memberikan penerangan bagi seluruh generasi mendatang," kata angoro.(**)