Tantangan Ekonomi Indonesia 2025, Pertumbuhan Stagnan, Kesenjangan dan Harapan Baru

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Senin , 27 Jan 2025 - 10:58

Ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id – Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi berada di angka 5 hingga 5,1 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan target 5,2 persen yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Hal ini diketahui berdasarkan laporan terbaru dari sejumlah lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan terakhirnya, Jumat 16 Agustus 2024 lalu, mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini bergantung pada permintaan domestik di tengah stagnasi ekonomi global.

“Daya beli masyarakat akan dijaga melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta program bantuan sosial dan subsidi,” ujar Jokowi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun, memasuki 2025, Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang menimbulkan kekhawatiran, mulai dari transisi kekuasaan, kegagalan pemerintah menyelamatkan industri tekstil terbesar di Asia Tenggara, hingga kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang dibatalkan di detik terakhir tahun 2024.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menilai stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen masih menjadi masalah serius.

Menurut Anton, angka tersebut belum cukup untuk menyerap angkatan kerja baru dan memperbaiki kondisi ekonomi.

“Indonesia butuh pertumbuhan minimal 6 persen untuk membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru. Target 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terlalu ambisius,” kata Anton.

Anton, juga menyoroti incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,33 persen pada 2023, lebih tinggi dibanding negara ASEAN lain seperti Malaysia (4,5 persen), Thailand (4,4 persen), Vietnam (4,6 persen), dan Filipina (3,7 persen). Tingginya ICOR menunjukkan inefisiensi investasi di Indonesia.

tantangan ekonomi indonesia 2025, pertumbuhan stagnan, kesenjangan dan harapan baru                            harianbengkuluekspress.id – tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian indonesia. 
pertumbuhan ekonomi indonesia diprediksi berada di angka 5 hingga 5,1 persen.
angka ini lebih rendah dibandingkan target 5,2 persen yang ditetapkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2025.
hal ini diketahui berdasarkan laporan terbaru dari sejumlah lembaga keuangan internasional seperti bank dunia (world bank), dana moneter internasional (imf), dan bank pembangunan asia (adb).
baca juga:pppk tahap 1 2025, berikut thr & gaji ke-13 juga jadwal pengangkatan yang harus anda ketahui!
baca juga:kur bni rp 120 juta, tenor hingga 60 bulan, proses cepat, angsurannya cuma segini
presiden joko widodo dalam pidato kenegaraan terakhirnya, jumat 16 agustus 2024 lalu, mengungkapkan bahwa perekonomian indonesia saat ini bergantung pada permintaan domestik di tengah stagnasi ekonomi global.
“daya beli masyarakat akan dijaga melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta program bantuan sosial dan subsidi,” ujar jokowi di gedung parlemen, senayan, jakarta.
namun, memasuki 2025, indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang menimbulkan kekhawatiran, mulai dari transisi kekuasaan, kegagalan pemerintah menyelamatkan industri tekstil terbesar di asia tenggara, hingga kebijakan pajak pertambahan nilai (ppn) 12 persen yang dibatalkan di detik terakhir tahun 2024.
ekonom universitas muhammadiyah surakarta (ums), prof. dr. anton agus setyawan, s.e., m.si., menilai stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen masih menjadi masalah serius. 
menurut anton, angka tersebut belum cukup untuk menyerap angkatan kerja baru dan memperbaiki kondisi ekonomi.
“indonesia butuh pertumbuhan minimal 6 persen untuk membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru. target 8 persen yang dicanangkan presiden prabowo subianto terlalu ambisius,” kata anton.
anton, juga menyoroti incremental capital output ratio (icor) indonesia yang mencapai 6,33 persen pada 2023, lebih tinggi dibanding negara asean lain seperti malaysia (4,5 persen), thailand (4,4 persen), vietnam (4,6 persen), dan filipina (3,7 persen). tingginya icor menunjukkan inefisiensi investasi di indonesia.
baca juga:update harga emas, senin 27 januari 2025, produksi antam dan ubs di pegadaian
baca juga:prediksi bmkg, daerah yang alami hujan lebat hari ini, senin 27 januari 2025, waspadalah!
“kalau indonesia butuh investasi 7 persen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1 persen, sementara negara asean lain hanya 3-4 persen, itu artinya investasi kita tidak efisien,” tegasnya.
kesenjangan pendapatan juga menjadi isu besar yang menghambat pertumbuhan ekonomi. berdasarkan data badan pusat statistik (bps) pada maret 2024, rasio gini indonesia tercatat di angka 0,379, mendekati level 0,4 yang menunjukkan kesenjangan semakin tinggi.
anton, menggambarkan ketimpangan ini dengan perbandingan sederhana: “empat orang terkaya di indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan 1.000 orang biasa.”
laporan lembaga penjamin simpanan (lps) pada juli 2024 semakin memperkuat fakta tersebut. sebanyak 98,9 persen rekening di indonesia memiliki saldo di bawah rp100 juta, yang menunjukkan disparitas kekayaan yang luar biasa.
tantangan lain yang menggerogoti perekonomian indonesia adalah korupsi. menurut riset institute for development of economics and finance (indef), 40 persen anggaran apbn setiap tahun mengalir ke kantong koruptor. 
sementara itu, indonesia corruption watch (icw) mencatat kerugian negara akibat korupsi mencapai rp56 triliun pada 2023, dengan hanya rp7,3 triliun yang berhasil dikembalikan.
anton, menjelaskan bahwa korupsi, terutama dalam bentuk penyuapan, membuat investor enggan menanamkan modal di indonesia. 
“biaya investasi di indonesia tinggi, ditambah pelayanan birokrasi yang lambat, ini sangat mengganggu iklim investasi,” ujarnya.
tingginya ketergantungan pada impor juga menjadi tantangan berat bagi perekonomian. peraturan menteri perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi impor pada berbagai komoditas seperti besi baja, tekstil, dan produk elektronik, membuat industri lokal semakin terpuruk. 
salah satu dampaknya adalah kebangkrutan pt sri rejeki isman (sritex), perusahaan tekstil terbesar di asia tenggara, yang menyebabkan ribuan buruh kehilangan pekerjaan.
“ketergantungan impor kita ini sangat besar. jika tidak segera membangun industri substitusi impor, dampaknya akan semakin parah,” kata anton.
anto, menekankan bahwa pemerintah perlu fokus pada penguatan kelas menengah, yang merupakan motor penggerak ekonomi nasional. 
salah satu caranya adalah memperluas program bantuan seperti kartu indonesia pintar (kip) ke kelompok kelas menengah bawah, terutama untuk pendidikan dan kesehatan.
selain itu, pemerintah harus mengembangkan industri formal untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja. 
“ketika lapangan kerja formal diperluas, itu akan membantu kelas menengah kita dan memacu pertumbuhan ekonomi,” tambah anton.
baca juga:jadwal dan mekanisme pppk paruh waktu resmi mendapatkan nip, simak penjelasannya
baca juga:laksanakan instruksi presiden untuk efisiensi anggaran 2025, ini yang dilakukan pemkab mukomuko
efisiensi birokrasi dan pemberantasan korupsi juga harus menjadi prioritas. dengan demikian, iklim investasi di indonesia dapat membaik, dan pemodal akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di indonesia.
“jika pemerintah benar-benar memperbaiki kesenjangan, memberantas korupsi, dan mengembangkan industri lokal, saya yakin pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bisa tercapai,” pungkas anton.
memasuki 2025, perekonomian indonesia dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kesenjangan pendapatan, hingga efisiensi investasi yang rendah. 
namun, dengan kebijakan yang tepat dan keberanian untuk melakukan reformasi, harapan akan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap ada. (**)