"Bapak Ibu harus mampu memitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan di wilayah kerja masing-masing. Karena dengan mengetahui peta resiko tentu hal tersebut akan berpengaruh dalam mengambil kebijakan," tutur Kastolan.
Seraya menambahkan, pihaknya akan terus mendorong agar semakin banyak satuan kerja yang memiliki UPG.
Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap bentuk praktik korupsi yang dapat merugikan negara.
Dalam giat webinar itu, narasumber dari KPK RI memaparkan terkait pemetaan titik rawan praktik gratifikasi, dan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan praktik gratifikasi. (**)
Kategori :