Pemprov sendiri, lanjut Isnan, juga memiliki keterbatasan dalam membuat kebijakan. Apalagi soal konflik agraria yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Apa yang telah menjadi kenangan kita tentu kita jalankan sesuai dengan regulasi yang ada," tandasnya. (151)
TUNTUTAN AKSI:
1. Menantang Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria di Provinsi Bengkulu dalam jangka waktu 1 bulan.
2. Mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan Reforma Agraria Sejati, dengan mengevaluasi kinerja GTRA Provinsi Bengkulu dalam 1 bulan ke depan.
3. Menuntut Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjamin pemerataan ketersediaan alat bantu produksi pertanian di provinsi Bengkulu per 1 bulan.
4. Mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk merealisasikan kestabilan harga pangan pertanian di Provinsi Bengkulu melalui pembentukan regulasi serta kebijakan yang pro terhadap petani dan masyarakat.
5. Menuntut keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap Proyek Strategis Nasional Food Estate di Provinsi Bengkulu.