Harianbengkuluekspress.id - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Melawan menggelar demo di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa, 24 September 2024 sore.
Demo dari mahasiswa dan perwakilan petani Mukomuko ini sekaligus dalam ranga memperingati Hari Tani Nasional 2024.
Banyak tuntutan diberikan pendemo. Salah satunya untuk mengevaluasi kinerja Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu. Sebab, para pendemo menilai Tim GTRA Provinsi belum mampu sepenuhnya menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
"Kita mendesak agar kinerja GTRA Provinsi Bengkulu dievaluasi dalam waktu 1 bulan ke depan," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Republik Mahasiswa (REMA) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Rusman Tobyakta Siregar dalam orasinya.
BACA JUGA:5 Pjs Bupati Dikukuhkan, Gubernur: Dilarang Berpolitik, Wajib Jaga Demokrasi
BACA JUGA:Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu Segera Berakhir, Haryadi: Rugi Jika Tidak Dimanfaatkan!
Ditegaskannya, konflik agraria yang tidak kunjung selesai saat ini sangat menyengsarakan masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Mukomuko. Masyarakat selalu menjadi korban ketidakkepastian hukum atas hak tanah yang dikelola selama ini.
"Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban penindasan," ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu segera menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi. Termasuk meminta pemprov mewujudkan reforma agraria sejati.
"Maka dalam waktu 1 bulan ke depan, kita minta masalah ini bisa diselesaikan," ujar Rusman.
Tidak hanya itu, lanjutnya, Provinsi Bengkulu memiliki hasil pertanian yang melimpah ruah. Namun masih terganjal polemik, konflik, bahkan kerugian yang dirasakan oleh petani.
"Ini terjadi akibat ulah pemerintah yang tidak pro terhadap petani dan masyarakatnya," tegasnya.
Saat aksi berlangsung, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri bersama pejabat lainnya menemui massa untuk mendengarkan tuntutan.
Menurut Isnan, Pemprov telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik agraria. Hanya saja, memang membutuhkan proses untuk penyelesaiannya.
"Pemprov tentu memahami betul apa yang menjadi tuntutan. Namun penyelesaiannya juga membutuhkan proses," tegas Isnan.