Harianbengkuluekspress.id - Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Bengkulu masih menunggu keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terkait penunjukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu untuk periode 2024-2029.
Proses penentuan nama yang akan mengisi posisi tersebut diperkirakan selesai pada Oktober 2024 mendatang.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM menjelaskan beberapa kader Golkar dari DPRD Provinsi Bengkulu telah diajukan untuk dipertimbangkan oleh DPP. Mereka adalah kader yang berpengalaman dan pernah menduduki jabatan penting di DPRD di Bengkulu.
“Ada beberapa nama kader yang sudah kami usulkan ke DPP Golkar. Mereka adalah tokoh yang sudah berpengalaman dan pernah menduduki jabatan penting di tingkat kabupaten/kota,” ungkap Sumardi, Sabtu, 28 September 2024.
Nama-nama yang diusulkan termasuk Sumardi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bengkulu, Samsu Amanah dan Susman Hadi dari Dapil Bengkulu Selatan dan Kaur, serta Juhaili dari Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.
BACA JUGA:Segera Tertibkan APK Langgar Aturan, Ini Langkah Bawaslu Kabupaten Kaur
BACA JUGA:Kambing Mati Misterius, Sapi Dibantai, Diduga Ini Penyebabnya
Menurut Sumardi, setiap kader yang diusulkan dianggap memiliki potensi besar untuk memimpin DPRD Provinsi Bengkulu secara definitif.
"Semua yang diusulkan adalah kader yang sudah berpengalaman dan pernah menduduki unsur pimpinan DPRD, baik di kabupaten maupun kota. Jadi, mereka layak untuk dipertimbangkan," tambah Sumardi.
Meski demikian, hingga kini pihak Golkar Provinsi Bengkulu masih menunggu jawaban dari DPP. Sehingga jika sudah ada keputusan resmi, pihaknya akan segera informasikan.
"Nama-namanya sudah kami serahkan ke DPP, namun belum ada balasan. Jika sudah ada keputusan, kami akan segera informasikan. Kemungkinan besar jawaban dari DPP akan keluar pada Oktober 2024 nanti," jelas Sumardi.
Mantan Caretaker Wali Kota Bengkulu ini menegaskan bahwa proses penentuan ketua ini penting untuk memastikan stabilitas dan kelancaran jalannya pemerintahan di tingkat provinsi.
"Kita ingin memastikan bahwa pimpinan DPRD nanti mampu menjalankan tugas dengan baik dan menjaga keharmonisan antarfraksi," imbuhnya.
Meski masih menunggu kepastian, banyak pihak berharap proses ini segera rampung agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan produktif di bawah kepemimpinan yang baru.
"Harapannya, keputusan dari DPP bisa segera turun, sehingga kita bisa fokus pada agenda-agenda penting di DPRD," tutup Sumardi.(999)