Harianbengkuluekspress.id - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024, yang masuk dan diterima Provinsi Bengkulu sebesar Rp 3,1 triliun. Angka ini dinilai cukup signifikan untuk mendorong pembangunan daerah. Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri SSos Mkes mengatakan, ada beberapa tantangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Salah satunya, soal pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemda Provinsi dan Kota/Kabupaten. Sebab, pengangkatan pegawai baru itu belum diiringi dengan tambahan APBN untuk Provinsi Bengkulu.
"Kita dihadapkan pada tantangan mengangkat pegawai baru tanpa tambahan anggaran yang signifikan," terang Isnan, dalam evaluasi pelaksanaan anggaran hingga triwulan III dan sosialisasi langkah akhir tahun 2024 di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu 16 Oktober 2024.
Belum ada penambahan APBN untuk Bengkulu, dalam memenuhi pegawai baru itu tentu menjadi catatan besar. Maka, menurut Isnan, harus ada keseimbangan dalam mengelola belanja pegawai. Terlebih, masalah tenaga honorer yang akan dihapuskan juga belum tuntas.
BACA JUGA:Serapan Anggaran Tak Capai Target, Ini Penyebabnya
BACA JUGA:Susu Pilkada Segera Dicetak, Ini Jadwalnya
"Kita harus menjaga keseimbangan belanja pegawai dan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang belum selesai," tuturnya.
Isnan mengatakan, APBN Provinsi Rp 3,1 triliun itu tidak hanya dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu saja. Namun harus dikembalikan sebagian anggaran itu ke pemerintah kabupaten/kota untuk program pembantuan dan dekonsentrasi.
"APBN sangat berarti bagi pembangunan daerah kita," tegas Isnan.
Atas berbagai tantangan itu, menurut Isnan, efektivitas dan efisiensi anggaran penting dilakukan sehingga anggaran tersebut bisa dipastikan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terlebih capaian indeks pembangunan daerah tahun ini cukup tinggi, sebagai bukti komitmen pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA:Pjs Bupati Ajak Teladani Rasulullah , Begini Caranya
"Evaluasi ini untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal. Mari, kita koordinasikan langkah akhir tahun ini agar seluruh tujuan pembangunan tercapai," ujarnya.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu Mohammad Arief Barata mengatakan, dalam pelaksanaan APBN di daerah itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting dilakukan.
"Agar pelaksanaan APBN itu, bisa dimaksimalkan dalam pemanfaatan anggaran," tutur Arief.
Tidak hanya kolaborasi, ditambahkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardana SE MSi mengatakan, pentingnya mengikuti prinsip penggunaan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.