Harianbengkuluekspress.id - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bengkulu menggelar acara sosialisasi penegakan hukum dalam penanganan konflik sosial menjelang Pilkada di Hotel Vista, 29 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Arif Gunadi tegas mewarning perangkat daerah khususnya ketua RT/RW, agar tidak terpecah belah atau saling bermusuhan dalam momen Pilkada ini.
"Jangan menyinggung yang berbau unsur sara dan rasis seperti membawa-bawa suku, ras dan agama. Itu sangat berbahaya dan memicu konflik sosial," ujar Arif dihadapan ketua RT/RW, tokoh masyarakat yang hadir dalam acara itu.
Arif mengingatkan terciptanya Pilkada yang damai harus didukung seluruh elemen masyarakat berdasarkan fungsinya. Seperti, ketua RT, tokoh masyarakat minimal harus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kondusifitas wilayah. Hal ini penting agar kerukunan dan ketentraman masyarakat tetap terjaga dengan baik selama proses demokrasi ini berlangsung.
"Kita yang memiliki hak pilih tentu sudah punya pilihan masing-masing. Pada intinya walaupun kita berbeda-beda pilihan, kesatuan dan persatuan tetap harus dijaga. Antar tetangga, antar teman, antar keluarga, jangan sampai muncul konflik sosial yang ujung-ujungnya sampai ke ranah pidana," tegas Arif.
BACA JUGA:Bawaslu Minta Insan Pers Awasi Pilkada
BACA JUGA:Rohidin Sukses Tarik Dana Pusat, Sosok Tepat Lanjutkan Bangun Bengkulu
Selain itu, Ketua RT dan perangkatnya juga diharapkan tetap menjaga netralitas karena sudah ada ketentuan yang mengatur. Diharapkan agar sama-sama membantu peran Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) terus menjadi pengawas partisipatif dilingkungan masing-masing.
"Ketua RT sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi kepada warganya. Apa yang didapatkan melalui sosialisasi hari ini tolong sampaikan ke warga masyarakat yang lain," sampai Arif.
Kepala Badan Kesbangpol, Sofyan Tosoni menyampaikan, sosialisasi ini sebagai langkah menginggatkan serta antisipasi kepada perangkat RT, tokoh masyarakat dan tokoh agama agar tetap menjaga kerukunan. Sekaligus mengurangi potensi konflik sosial yang terjadi pada Pilkada nanti.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana damai, serta mendukung upaya pemerintah dalam penanganan potensi konflik yang mungkin muncul selama penyelenggaraan Pilkada 2024," kata Sofyan. (Medi Karya Saputra)