harianbengkuluekspress.id - Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko hingga tahun 2024 ini, dari sebanyak 148 desa di Kabupaten Mukomuko, sebanyak 146 desa yang sudah mememiliki BUMDes. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 BUMDes dinyatakan tidak aktif. “Sebanyak 73 BUMDes tidak aktif,” ujar Kepala DPMD Kabupaten Mukomuko, Ujang Slamet melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Keluarahan, Wagimin.
Ia mengaku, banyak yang melatarbelakangi puluhan BUMDes itu kondisinya tidak aktif. Seperti bubarnya pengurus, usaha simpan pinjam macet dan lainnya. Meski begitu, karena BUMDes tersebut sudah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui APBDes. Maka dana yang digelontorkan ke BUMDes harus dipertanggunhjawabkan meski kondisi BUMDes itu tidak aktif atau lainnya.
”Wajib ada pertanggungjawabannya dana penyertaan modal untuk BUMDes, karena dana itu bukan dana hibah. Meski kondisi BUMDes itu tidak aktif lagi atau lainnya,”katanya. Terkait hal itu, Wagimin mengaku, telah memberikan penyuluhan kepada pengurus BUMDes dengan melibatkan pemerintah desa dan BPD setempat. Bahkan pengurus yang tidak aktif dan termasuk pengurus yang sudah mengundurkan diri tetap ia panggil. Sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal itu. Ditambahkannya, untuk kegiatan penyuluhan ini belum bisa tercapai secara keseluruhanya. Karena terbatasnya tenaga, waktu dan biaya.
BACA JUGA:Seribu Petani Penerima Pupuk Subsidi Terancam Dihapus, Ini Penyebabnya
BACA JUGA:28 Peserta CPNS Gugur, ini Penyebabnya
“Sebanyak 8 kecamatan yang bisa kita datangi. Mudah-mudahan BUMDes yang tersebar di 7 kecamatan lainnya bisa kita datangi tahun 2025 mendatang. Kami juga meminta kepada seluruh pengurus BUMDes, agar dapat mempertanggungjawabkan dana BUMDes yang dikelola,” sampainnya.(budi)