“Ditunda sampai batas yang tidak ditentukan,” tuturnya.
Pastinya, beber Reko, dengan bertambahnya umur Kabupaten Lebong yang sudah 21 tahun, pihaknya berterima kasih kepada para seluruh pejuang pembentukan Kabupaten Lebong dan berharap ke depan Kabupaten Lebong benar-benar bisa maju, mandiri dan sejahtera.
“Itu yang kita harapkan untuk Kabupaten Lebong,” tutupnya.
Tokoh Presidium Kecewa
Sementara itu, Sekretaris Presidium Kabupaten Lebong juga juga menjabat Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu, Drs H Erlangga Idrus MPd kecewa dengan Pemkab Lebong saat ini.
“Saya mewakili tokoh Presidium Lebong, kecewa dengan apa yang terjadi,” ucapnya.
Ditambahkan Erlangga, dirinya ketika masih menjadi ASN di lingkup Pemkab Lebong, setidaknya diberikan kepercayaan sebanyak 3 kali untuk menjadi ketua panita memperingati HUT Kabupaten Lebong dan di tahun 2024 ini peringatan yang sangat sepi, baik dari tamu maupun dari instansi pemerintahan.
“Saya hari ini mewakili Plt Gubernur Bengkulu dan saya lihat peserta rapat paripurna sangatlah sepi,” ujarnya.
Erlangga berharap kedepan hal seperti ini tidak terulang kembali. Dirinya mengajak semua pihak untuk bisa bergandengan tangan ketika merayakan HUT Kabupaten secara bersama-sama. Ini salah satu bentuk penghargaan kepada tokoh presidium Lebong yang telah berjuang dengan susah payah.
“Bukan mudah tokoh presidium berjuang untuk menjadikan Lebong menjadi kabupaten,” tegasnya.
Apalagi, ucap Erlangga, pada pelaksanaan upacara memperingati HUT Kabupaten Lebong ke 21 ini dibatalkan dan dirinya sangat kecewa.
Hal ini dikarenakan baru di tahun 2024 ini upacara HUT Kabupaten Lebong tidak dilaksanakan dan biasanya setelah pelaksanaan upacara baru mengikuti rapat paripurna di DPRD.
“Tidak pernah upacara tidak dilaksanakan atau dibatalkan, baru tahun ini terjadi,” ucapnya
Erlangga melanjutkan, upacara sendiri memang bukan suatu yang sakral akan tetapi upacara salah satu bentuk penghargaan atas berulang tahunnya kabupaten. Di tahun 2024 ini juga tidak ada rangkaian kegiatan memperingati HUT Kabupaten yang juga biasa dilaksanakan, tidak ada upacara dan ditambah lagi undangan rapat paripurna sangat sepi.
“Paripurna juga tidak dihadiri bupati ataupun wakil bupati, yang seharusnya hadir,” tutupnya.(614)