BENGKULU, BE - Pemerintah Pusat mengucurkan dana desa (DD) ke 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 1,05 triliun.
Anggaran DD cukup besar itu harus segera direalisasikan mulai awal tahun 2024 mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Billy Dwitrata Sunardi, ST meminta kepada pemerintah desa di Provinsi Bengkulu untuk segera merealisasikan DD tahun anggaran 2024.
"Saya minta kepada pemerintah desa agar segera merealisasikan DD tahun anggaran 2024. Jangan sampai terlambat pencairannya," kata Billy, Senin (4/12).
Dijelaskannya, DD merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Untuk itu, DD harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.
"DD harus digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan ekonomi desa. DD juga dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengentasan masalah stunting," bebernya.
Politisi PAN ini juga mengingatkan kepada pemerintah desa agar menggunakan DD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa juga harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan DD.
"Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga harus melaporkan penggunaan DD kepada masyarakat," tambah Billy.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Bayu Andy Prasetya mengatakan dari sembilan kabupaten di Provinsi Bengkulu, DD terbesar diperoleh Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 174,56 miliar. Kemudian Seluma Rp 146,77 miliar, Kaur Rp 140,11 miliar, Mukomuko Rp 118,78 miliar, Bengkulu Selatan Rp 106,73 miliar, Bengkulu Tengah Rp 106,63 miliar, Rejang Lebong Rp 104 miliar.
"Selanjutnya Kabupaten Kepahiang Rp 82,57 miliar dan Lebong Rp 72,15 miliar," ungkap Bayu.
Dalam realisasinya nanti, menurut Bayu, diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan monitoring serta mendorong sinergitas pelaksanaan DD dalam rangka pencapaian prioritas nasional.
"Menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting dan mengendalikan inflasi," tuturnya.
Bayu menegaskan, monitoring dan sinergitas ini penting dilakukan, untuk memastikan DD yang disalurkan dapat tepat sasaran dan tepat manfaat. Terlebih DD merupakan salah satu instrumen penting dalam mencapai prioritas nasional.
Seperti pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi desa.
"Kita minta, serapan DD dapat optimal. Sehingga apa yang diharapkan pemerintah pusat dapat direalisasikan," tutup Bayu. (151/prw)