BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan akan tetap menolak nama Medy Pebriansyah untuk dilantik menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu.
Meskipun sudah tiga kali Pj Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi mengusulkan Medy Pebriansyah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu tersebut sebagai Pj Sekda Kota.
Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri SSos MKes mengatakan, jika Pemkot Bengkulu masih memaksakan nama Medy Pebriansyah sebagai Pj Sekda, pemprov tetap tidak akan memberikan rekomendasi.
"Silakan saja ngotot. Kalau memang bisa dilantik, silakan," ungkap Isnan kepada BE, Senin (23/10).
Isnan mengatakan, Gubernur Bengkulu, Prof H Rohidin Mersyah telah mempertimbangan dengan matang agar Pj Sekda Kota Bengkulu diambil dari pejabat yang memahami pengelolaan keuangan daerah.
Apalagi Pj Sekda Kota nantinya, akan menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Maka, tidak ada pilihan, kecuali pejabat yang diusulkan adalah orang yang mengusai keuangan daerah. Sementara Medy Febriansyah bukan dari pejabat yang membidangi keuangan daerah.
Dijelaskannya, nama Medy Febriansyah tidak bisa diusulkan sebagai Pj Sekda bukan hanya tidak membidangi keuangan. Namun pemprov juga banyak memiliki catatan. Sehingga dinilai belum layak menjadi Pj Sekda Kota Bengkulu.
"Berdasarkan data-data, ada beberapa yang dipertanyakan. Sehingga Pak Gubernur tidak merekomendasi," beber Isnan.
Ia menjelaskan, soal siapa yang menjadi Pj Sekda Kota itu, harusnya ada yang mengalah. Pemkot Bengkulu bisa mengusulkan orang lain, selain nama Medy Febriansyah. Karena itu untuk kepentingan daerah.
"Seharusnya ada yang mengalah. Ini untuk kepentingan daerah, kepentingan pembangunan. Bukan saling ngotot-ngotot," tegasnya.
Jika Pemkot Bengkulu mengusulkan nama Pj Sekda yang lain, maka gubernur akan memberikan rekomendasi. Tentunya tetap akan dikaji sehingga penetapan Pj Sekda kota tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Selagi tidak ada permasalahan, Pak Gubernur setuju, kasih rekom. Mereka bisa lantik. Justru kita tanda tanya, kenapa harus nama itu saja yang diusulkan," ungkap Isnan.
Isnan menegaskan, dalam pemerintahan itu tidak ada gunanya untuk saling ngotot. Karena setiap kebijakan pemerintah sudah ada regulasinya.
"Pak Gubernut tidak milih orang, asalkan yang dicari tidak ada permasalahaan sama sekali," tutupnya.