ASN Boleh Datangi Kampanye, Namun Tetap Dilarang Lakukan Ini

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Senin , 23 Sep 2024 - 21:35

Sekda Provinsi Bengulu, Isnan Fajri menyebutkan bahwa ASN boleh datang ke kampanye Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024. -IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri SSos Mkes membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir dalam kampanye calon kepala daerah. Baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri mengatakan, ASN memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Maka dibolehkan untuk mendengarkan visi misi calon kepala daerah.

"ASN boleh hadir kampanye, karena punya hak pilih," kata Isnan, Senin, 23 September 2024.

Isnan menjelaskan, aturan ASN boleh datang kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hanya saja, ASN dilarang menggunakan atribut salah satu calon kepala daerah.

"Yang tidak boleh itu berpolitik praktis. Menunjukkan identitas atribut kampanye," ungkapnya.

Begitupun foto bersama pasangan calon tetap dilarang karena ASN itu harus tetap menjaga netralitasnya dalam Pilkada.

Dalam menjaga netralitas ASN, lanjut Isnan, pemprov telah mengeluarkan surat edaran (SE). Setiap pertemuan dengan ASN juga disampaikan, agar ASN menjaga netralitas.

"Sebagai ASN tidak boleh berpolitik praktis," tuturnya.

Tidak hanya ASN, honorer juga dilarang berkampanye. Terlebih di media sosial. Sebab, kampanye di ruang terbuka dan di media sosial semuanya dilarang.

"Klik, share, menyukai di medsos itu dilarang. Termasuk tenaga honorer juga dilarang," ungkap Isnan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi SSos MM mengatakan, netralitas ASN tidak berpihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat medsos.

Sebab, netralitas ASN telah diatur dalam regulasi. Bahkan, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. SKB itu menyasar kepada ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat Pilkada serentak 2024.

asn boleh datangi kampanye, namun tetap dilarang lakukan ini                            harianbengkuluekspress.id - sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos mkes membolehkan aparatur sipil negara (asn) hadir dalam kampanye calon kepala daerah. baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
sekda provinsi bengkulu, isnan fajri mengatakan, asn memiliki hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu). maka dibolehkan untuk mendengarkan visi misi calon kepala daerah.
"asn boleh hadir kampanye, karena punya hak pilih," kata isnan, senin, 23 september 2024.
isnan menjelaskan, aturan asn boleh datang kampanye diatur dalam  undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. hanya saja, asn dilarang menggunakan atribut salah satu calon kepala daerah.
"yang tidak boleh itu berpolitik praktis. menunjukkan identitas atribut kampanye," ungkapnya.
begitupun foto bersama pasangan calon tetap dilarang karena asn itu harus tetap menjaga netralitasnya dalam pilkada.
baca juga:tak netral pilkada, kades di bengkulu bakal ditindak tegas
baca juga:cakada resmi dapat nomor urut, kampanye damai disepakati
dalam menjaga netralitas asn, lanjut isnan, pemprov telah mengeluarkan surat edaran (se). setiap pertemuan dengan asn juga disampaikan, agar asn menjaga netralitas.
"sebagai asn tidak boleh berpolitik praktis," tuturnya.
tidak hanya asn, honorer juga dilarang berkampanye. terlebih di media sosial. sebab, kampanye di ruang terbuka dan di media sosial semuanya dilarang.
"klik, share, menyukai di medsos itu dilarang. termasuk tenaga honorer juga dilarang," ungkap isnan.
sementara itu, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu,  gunawan suryadi ssos mm mengatakan, netralitas asn tidak berpihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat medsos.
sebab, netralitas asn telah diatur dalam regulasi. bahkan, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama (skb) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara (asn) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. skb itu menyasar kepada asn, baik pegawai negeri sipil (pns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) saat pilkada serentak 2024.
skb tersebut ditandatangani oleh abdullah azwar anas selaku menteri panrb, tito karnavian (mendagri), bima haria wibisana (plt kepala bkn), agus pramusinto (ketua kasn), serta rahmat bagja (ketua bawaslu).
"aturannya sudah ada semua. agar tidak ada asn berpihak kepada salah bakal calon pilkada," ungkap gunawan.
dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn, ada beberapa larangan para asn untuk menjaga netralitas. seperti tidak melakukan kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut pns, ikut kampanye dengan fasilitas negara.
kemudian menghadiri acara partai politik, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon, mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan, memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan ktp.
termasuk mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri dari asn, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon, menjadi anggota atau pengurus parpol, mengerahkan pns ikut kampanye, pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain, menjadi pembicara dalam acara parpol dan foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.
"asn itu netral, tapi asn itu punya hak untuk memilih," tambah gunawan.
untuk sanksi asn yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas sendiri juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns. sanksinya dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.
untuk hukuman disiplin sedang, dilakukan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
kemudian, untuk hukuman disiplin berat seperti penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan paling berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
"se sudah kita keluarkan kepada asn, agar tidak memihak kepada paslon," tandas gunawan. (151)