BENTENG, BE - Hasil pendataan UPTD Samsat Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), masih ada sekitar 500 kendaraan dinas (Kernas) milik Pemda Benteng yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).
Menyikapi hal itu, Sekda Benteng, Drs Rachmat Riyanto ST MAP menyayangkan hal ini.
Padahal, ungkap Sekda, dirinya telah melayangkan surat resmi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat memanfaatkan program pemutihan PKB tersebut.
"Surat untuk seluruh OPD sudah disampaikan," tegas Sekda.
Terkait hal ini, sambung Sekda, pihaknya akan melakukan evaluasi dan penelusuran mengapa masih banyak OPD yang menunggak pajak tersebut.
"Nanti akan kita cari tahu dulu alasannya. Apakah memang tak teranggarkan atau alasan lain," terang Sekda.
Sementara itu, Kabid Penagihan UPTD Samsat Benteng, Gama Dharma Palla menyampaikan, ada sebanyak 189 unit kendaraan dinas di Kabupaten Benteng yang memanfaatkan program pemutihan tersebut.
"Kernas yang mengikuti program pemutihan memang masih tergolong sedikit. Padahal, sosialiasi tentang program pemutihan terus dilakukan," kata Gama.
Lebih lanjut, Gama menuturkan, program pemutihan telah berakhir pada 30 November 2023. Hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, ada sebanyak 4.867 unit kendaraan yang mengikuti program tersebut.
"Total pendapatan selama program pemutihan mencapai Rp 3,079 miliar," pungkas Gala.(135)