BENGKULU, BE - Pemerintah Kota Bengkulu hingga kini masih konsen mengintervensi harga bahan pokok guna pengendalian inflasi. Direncanakan untuk memberikan subsidi bea operasional ke pihak distributor.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Bengkulu Hendri Kurniawan mengatakan, hasil rapat tim dan arahan dari Pj Wali Kota setiap OPD dituntut kreatif menjalankan tupoksinya berkenaan dengan pengendalian inflasi tersebut, maka salah satu peran Dishub mengindentifikasi berapa banyak distributor skala besar seperti distributor beras, cabe, bawang, minyak goreng dan lainnya.
"Kami mengidentifikasi dulu distribusi pangan yang masuk, baik dari kabupaten maupun dari luar provinsi. Setelah itu bersama organda akan memformulasikan bentuk intervensi pemerintah mengurangi cost belanja daripada distributor tadi sehingga pangan itu lancar dan harganya stabil," kata Hendri, Rabu 24 Januari 2024.
Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi termasuk menggelar pasar murah, namun, jika biaya distribusi menjadi penyebab utama yang mempengaruhi kestabilan harga, maka bantuan ongkos distribusi bahan pangan akan diberikan agar distribusi lancar, harga tetap stabil, dan konsumsi tidak terganggu.
"Informasi sementara ini, pihak distributor itu kendala mereka kesulitan mencari BBM, karena rata-rata mereka menggunakan BBM jenis solar," jelasnya.
Menurutnya, rencana ini masih diperlukan proses kajian secara menyeluruh dan dipadukan kembali saat rapat evaluasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Kita coba mengimprov dengan menggunakan sistem By the Service (BTS) yakni layanan transportasi perkotaan. Artinya nanti seluruh angkutan itu coba kita kumpulkan dan kita beri subsidi operasional. Per satuan kilometer itu ada subsidi dibantu pemerintah," tandas Hendri.
Sementara itu, dalam rapat inflasi terakhir, Pj Wali Kota Arif Gunadi juga menekankan agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagrin) mengumpulkan pedagang yang menjadi penyedia bahan pangan khususnya bagi distributor dan pengecer yang jadi sampel untuk pencacahan Badan Pusat Statistik. Distributor dan pengecer itu, kata Arif, diberi subsidi agar mereka bisa menekan harga.
"Terkait inflasi kiranya OPD dapat kreatif menjalankan tupoksinya. Seperti perindag, adakan segera pasar murah, bazar, dan tetap memonitor di kelurahan-kelurahan," pesan Arif dalam rapat bersama TPID sebelumnya.
Untuk diketahui, pada Desember 2023 inflasi Kota Bengkulu dari tahun ke tahun pada posisi 3,09 % atau berada diatas inflasi nasional 2,61 %. Oleh karena itu, Pj Walikota Bengkulu mengatakan ini harus menjadi perhatian seluruh OPD terkait, khususnya perindag, ketahanan pangan dan perhubungan serta bagian perekonomian agar angka inflasi turun dari 3 %.
Pada tahun 2024, pemerintah pusat menetapkan kisaran angka inflasi pada 2,5 %. Berarti toleransi yang diperbolehkan antara 1,5 % sampai 3,5 %. (Medi Karya Saputra)