Dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun 2024.
BACA JUGA:Amalkan Doa Ini, Insya Allah Dijauhkan dari Marabahaya
BACA JUGA:Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam, Begini Respon Jokowi
Mulai dari pengesahan RAPBD tahun 2024 tanpa menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) menjadi KUA PPAS terlebih dahulu,
Pengesahan RAPBD tahun 2024 pada tanggal 29 November 2023 lalu tanpa penandatangan nota kesepakatan kepala daerah dan pimpinan dewan \
Serta pembahasan hasil evaluasi RAPBD Tahun 2024 cuma dihadiri 5 orang dari 19 orang personil Badan Anggaran (Banggar).
7. Berdasarkan Rilis Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Pada Desember Tahun 2023 lalu,
Pepmkab Bengkulu Utara menduduki peringkat terakhir nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari 9 Pemkab dan 1 Pemkot Se-Provinsi Bengkulu.
"Berdasarkan pertimbangan tersebutlah kami melakukan aksi ini,"ujarnya.
Dan lanjut Denno menyampaikan berdasarkan hal tersebut juga pihaknya menuntut,
1. Pemkab BU dalam hal ini Kepala Dispendik BU harus menjelaskan ke publik secara detil soal jumlah anggaran, harga satuan dan spesifikasi teknis proyek pengadaan tas sekolah TK/PAUD Tahun 2023.
2. Kepala Dispendik BU harus segera memanggil oknum operator sekolah dan oknum operator Dikbud yang terindikasi dengan sengaja melakukan perubahan data Dapodik untuk kepentingan meluluskan peserta P3K.
3. Bupati BU harus adil dalam membangun, pembangunan haruslah merata dengan seluruh masyarakat Bengkulu Utara sebagai penerima manfaatnya.
Bangun jalan kabupaten yang ada di kecamatan arma jaya, hulu palik, Kerkap, air besi dan Air Napal.
BACA JUGA:Sah, Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam, Begini Penjelasannya
BACA JUGA:Siswa SDIT Nurul Ilmi Sambangi Satlantas Polres Mukomuko, Ini Tujuannya