"Saksi banyak kita siapkan. Termasuk saksi khusus kita juga siapkan," tutur Suharto.
Saat Prabowo-Gibran telah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Suharto mengatakan, semua program strategis nasional di Bengkulu akan tetap dilanjutkan.
Seperti pembangunan jalan tol, akan tetap dilanjutkan. Karena Presiden Jokowi sudah memberikan surat legalitas untuk kelanjutan pembangunan jalan tol.
"Saya sudah memberikan masukan. Bahwa jalan tol itu memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Bengkulu. Maka jangan sampai tidak tuntas. Jika tidak tuntas, maka kepercayaan masyarakat dengan pemerintah pusat dan daerah, akan berkurang," jelas Suharto yang juga Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu.
Di Sisi lain, Suharto menyatakan, kedepan, bagi anggota DPR RI dan DPD RI yang terpilih dari Provinsi Bengkulu, juga harus mampu membawa anggaran pusat ke daerah.
BACA JUGA:Korban Jiwa KPPS Terus Bertambah, Segini Jumlahnya
BACA JUGA:Mantan Kabid Naker Ditahan Jaksa, Ini Penyebabnya
Jika anggaran pusat itu mampu dibawa ke Bengkulu, maka percepatan pembangunan akan terjadi.
"Kita tidak menginginkan, setelah jadi nanti, perwakilan kita di Senayan, hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Bukan untuk Bengkulu," ungkapnya.
Provinsi Bengkulu, menurut Suharto membutuhkan anggaran besar. APBD saat ini tidak mampu mengakomodir pembangun di Bengkulu secara keseluruhan.
Khususnya untuk pembangunan jalan. Maka APBN menjadi solusi tepat, untuk memperbaiki infrastruktur di Bengkulu.
"Pembangunan infrastruktur itu kunci penting, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," tutup Suharto. (Eko)