Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB Laksanakan Kegiatan Ini

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Kamis , 16 May 2024 - 21:44

EKO/BE Dinas P3AP2KB Provinsi Bengkulu saat sedang menggelar rakor penguatan fungsi kelembagaan UPTD PPA dan Penyelenggaraan DAK Non Fisik PPA Tahun 2024, serta evaluasi penyelenggaraan DAK non fisik PPA tahun 2023, di Hotel Wilo Bengkulu, Kamis 16 Mei 2--

"Boleh dibilang, kantor ini paling miskin di Indonesia. Padahal tugas kita itu berat. Mulai ngurusin anak, penduduk, perempuan, stunting, semua diurus. Kalau OPD lain itu, cuma satu sisi saja yang diurusi," tuturnya.

Untuk itu, Eri berharap, anggaran dinasnya kedepan bisa diperhatikan lagi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu. Sehingga kasus kekerasan anak dan perempuan itu, bisa diminimalisir.

"Mari kita sama-sama bersinergi. Jangan sampai Bengkulu jadi sorotan nasional, karena kekerasan, maupun seksual anak dan perempuan," tandas Eri. (Eko Putra Membara)

cegah kekerasan perempuan dan anak, dinas p3ap2kb laksanakan kegiatan ini                            harianbengkuluekspress.id - kasus kekerasan perempuan dan anak di provinsi bengkulu masih menjadi pekerjaan rumah (pr) besar. kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (p3ap2kb) provinsi bengkulu, eri yulian hidayat mpd mengatakan, kasus tersebut terjadi akibat penanaman karakter sudah mulai memudar.
"penanaman nilai dan karakter ini harusnya terus dilakukan sejak dini. kondisi saat ini, nilai itu sudah memudar," terang eri, dalam rapat koordinasi (rakor) penguatan fungsi kelembagaan unit pelaksana teknis dinas (uptd) perlindungan perempuan dan anak (ppa) dan penyelenggaraan dana alokasi khusus (dak) non fisik ppa tahun 2024, serta evaluasi penyelenggaraan dak non fisik ppa 2023, di hotel wilo bengkulu, kamis 16 mei 2024.
eri mengatakan, pergeseran nilai dan karakter itu tidak terjadi pada anak saja. namun di kalangan orang tua, nilai itu juga sudah terjadi pergeseran. buktinya, banyak orang tua justru melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap anaknya sendiri.
"jadi orang tua juga sudah mulai geser nilai dan karakternya," tuturnya.
baca juga:bupati minta agen kewaspadaan dini harus peka terhadap ini
baca juga:ppk harus jaga netralitas, ini tugas dan kewenangannya pada pilkada 2024 
eri mencontohkan, saat ini banyak anak-anak muda tidak lagi segan dengan orang tua. sebagai anak muda, menganggap orang lebih tua menjadi hal biasa. bukan menjadi seorang panutan.
"karena apa, dimulai dari orang tua juga tidak menanamkan nilai itu terhadap anaknya. sehingga sifat segan, takut itu tidak dilakukan," beber eri.
banyak faktor kekerasan anak dan perempuan terjadi. menurut eri pengaruh lingkungan dan media sosial menjadi faktor utama. sebab, saat ini anak-anak juga bisa bebas menggunakan media sosial. tidak ada pembatasan dilakukan. karena kontrol orang tua, juga kurang terhadap anak yang menggunakan smartphone.
"kontrol ini yang penting. kalau lingkungan tidak baik, kontrol tidak ada, ya akan terjadi hal tidak baik juga," tuturnya.
baca juga:milenial deklarasi dukung dempo-bang ken, siapkan diri ikut berjuang untuk dempo-bang ken 
disamping itu, menurut eri, peran pemerintah melalui uptd ppa juga sangat penting. edukasi, pendampingan masyarakat hingga tingkat desa perlu dilakukan. sehingga peran ppa itu tidak hanya bekerja, ketika terjadi kasus.
"pencegahaan ini yang harus dimaksimalkan, maka ppa harus bisa lebih aktif turun ketataran bawah," ungkap eri.
tidak hanya itu, eri juga menyoroti, minimnya anggaran dinas p3ap2kb provinsi bengkulu. padahal, tugasnya sangat berkaitan erat dengan masyarakat. mulai dari tingkat anak hingga keluarga.
"boleh dibilang, kantor ini paling miskin di indonesia. padahal tugas kita itu berat. mulai ngurusin anak, penduduk, perempuan, stunting, semua diurus. kalau opd lain itu, cuma satu sisi saja yang diurusi," tuturnya.
baca juga:75 anggota ppk diminta jaga netralitas
untuk itu, eri berharap, anggaran dinasnya kedepan bisa diperhatikan lagi oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) provinsi bengkulu. sehingga kasus kekerasan anak dan perempuan itu, bisa diminimalisir.
"mari kita sama-sama bersinergi. jangan sampai bengkulu jadi sorotan nasional, karena kekerasan, maupun seksual anak dan perempuan," tandas eri. (eko putra membara)