5 Desa Jadi Pilot Project Program PESIAR

IRUL/BE RAKOR: BPJS Cabang Bengkulu bersama Bupati Kaur dan OPD terkait saat menggelar Rakor monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan petakan program Pesiar Kabupaten Kaur di ruang kerja Bupati Kaur, Kamis 18 Juli 2024.--

Harianbengkuluekspress.id - Sebanyak lima desa di empat Kecamatan Kabupaten Kaur ditetapkan menjadi pilot project Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (Pesiar) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bintuhan Kabupaten Kaur.

Program ini bertujuan untuk memastikan cakupan kesehatan semesta (UHC) sampai di desa-desa.

“Program Pesiar ini merupakan inisiatif strategis BPJS Kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan bagi lapisan masyarakat di desa atau kampung,” kata Kepala BPJS Cabang Bengkulu Mahyuddin SE AAAK, usai menggelar Rakor monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan petakan, Pesiar, advokasi dan registrasi tingkat Kabupaten Kaur di ruang kerja Bupati Kaur, Kamis 18 Juli 2024.

BACA JUGA:Kajari: Segera Telaah Temuan LHP-BPK RI

BACA JUGA:Rohidin - Meriani Garap Koalisi Gemuk, Incar 3 Partai Lagi

Dikatakan Mahyuddin, dimana lima desa yang menjadi pilot project program Pesiar itu yakni Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje, Tebing Rambutan Kecamatan Nasal, Padang Petron, Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan dan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung. 

Ia berharap dengan adanya agen Pesiar yang berada di unit terkecil pemerintah yakni di desa, diharapkan mampu melakukan pemetaan, menyisir, advokasi dan registrasi ini akan menambah  jumlah peserta JKN di Kabupaten Kaur.

“Untuk UHC Kabupaten Kaur ini sudah diatas 98 persen, artinya sudah 90 persen warga Kaur tercover BPJS, ini baru secara umum. Nah pertanyaan kuncinya apakah ini sudah sampai ke desa, nah melalui program Pesiar ini cakupannya bukan hanya Kabupaten tapi sampai ke desa-desa,” harapnya.

BACA JUGA:Pilkada BU 2024: Pasangan Arie - Sumarno Makin Kokoh, Tinggal 2 Partai Ini Belum Nyatakan Dukungan

Sementara itu, Bupati Kaur H Lismidianto SH MH juga menyampaikan, dimana siap mendukung kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kaur dan BPJS Kesehatan.  Dimana untuk  cakupan peserta Jkn di Kabupaten Kaur sudah mencapai 100 persen dari total penduduk. Akan tetapi kenyataannya di lapangan, masih ada ditemukan warga-warga yang melapor belum memiliki BPJS.

“Tentu terkait dengan pendataan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan dengan sinergi antara pemerintahan desa juga OPD terkait. Juga warga yang meninggal, yang pindah alamat harus terdata dengan baik. Kita minta kepada Kades untuk menyisir dan mendata warga di desa nya masing-masing. Kita Pemda Kaur berkomitmen untuk menjadikan jaminan kesehatan di menjadi salah satu prioritas pembangunan SDM masyarakat,” tandasnya. (Irul)

Tag
Share