Kualitas Pendidikan Masih Senjang, di Daerah Ini Minim Fasilitas dan Guru

BENGKULU, BE - Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu (UNIB) banyak mendapatkan temuan terkait kondisi pendidikan di desa-desa tertinggal di Provinsi Bengkulu. Mulai dari sekolah jauh, infrastruktur pendidikan minim, hingga tenaga pendidik tidak merata.

Hasil tersebut didapat saat mahasiswa dan dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang  dilakukan di 10 desa tertinggal di Provinsi Bengkulu (lihat grafis). 

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP MAP mengatakan, temuan tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.

"Harusnya temuan itu bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dan pusat," ujar Dempo dalam diskusi publik pendidikan tertinggal yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu (UNIB) di ruang Lab FKIP UNIB, Minggu (12/11).

Dempo mengatakan, temuan tersebut membuktikan masih banyak kebijakan yang selama ini belum merata. Artinya, kebijakan pendidikan itu belum menyentuh kebutuhan nyata masyarakat bawah.

"Seperti temuan masih ada anak sekolah yang harus menempuh jarak jauh ke sekolah, dan ada guru yang tidak hadir secara rutin," bebernya.

Selain itu, lanjut Dempo, ada sekolah dengan infrastruktur yang tidak lengkap. Bahkan ada sekolah yang tidak diminati masyarakat karena kualitasnya yang rendah.

"Berbagai persoalan itu tentunya harus bisa mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi permasalahan kondisi pendidikan tersebut," tegas Dempo.

Pemerintah harus mengambil langkah konkret terkait kondisi pendidikan, terutama bagi daerah-daerah tertinggal.

"Seperti dengan meningkatkan anggaran pendidikan, memberikan pelatihan kepada guru, dan meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah," tuturnya.

Dempo juga mengatakan, pihaknya pada tingkat legislatif juga bakal mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan. Baik APBD Provinsi Bengkulu maupun APBD kabupaten/kota.

"Ke depan menjadi prioritas bagi para pengambilan kebijakan. Agar APBD lebih mengutamakan soal pendidikan," ujarnya.

Meski banyak persoalan pendidikan yang belum teratasi, khususnya di daerah terpencil, hal tersebut tidak menjadi sebuah keluhan. Namun harus menjadi motivasi, agar semua pihak mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu.

"Kita tidak boleh mengeluh. Menjadi motivasi kita, tumbuhkan kesadaran kita. Kaum akademisi, politisi, pengambil kebijakan, mahasiswa, sama-sama turun ke lapangan, menuntaskan masalah ini," pungkas Dempo.