Berjibaku Turunkan Inflasi, Pemda Provinsi Bengkulu dan BI Gelar Pasar Murah di Wilayah Ini
RIO/BE Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah didampingi Kepala BI Bengkulu, Darjana meninjau pelaksanaan pasar murah terintegrasi yang diselenggarakan Pemprov Bengkulu di halaman GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu, Selasa 6 Agustus 2024.--
Harianbengkuluekspress.id - Angka inflasi Provinsi Bengkulu masih cukup tinggi. Berdasarkan data Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) inflasi Bengkulu pada Juli 2024 berada pada level 2,31 persen year on year (YOY). Meski tinggi, angka inflasi itu masih berada di atas rata-rata nasional dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,09 persen. Semua pihak harus berjibaku menurunkan angka inflasi itu.
Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah mengatakan, pengendalian inflasi itu harus terus dilakukan. Semua harus ikut bersama-sama mengentaskan masalah inflasi. Kondisi inflasi itu dipengaruhi tingginya harga berbagao kebutuhan pokok. Komoditas utama penyumbang inflasi itu meliputi kebutuhan pokok beras, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, kentang, kopi bubuk, gula pasir, maupun mie goreng.
"Maka perlu dioptimalkan pengendalian terutama keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," terang Rohidin, saat meninjau pasar murah di lapangan Kompleks Stadion Sawah Lebar Bengkulu, Selasa 6 Agustus 2024.
Tidak hanya itu, Rohidin mengatakan, TPID harus merutinkan memantau ketersediaan bahan pokok di gudang pangan.
BACA JUGA:Final Cabang Sepak Bola Olimpiade Paris 2024, Prancis VS Spanyol, ini Jadwal Tandingnya
BACA JUGA:11 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Akan Beralih Status, Berikut Daftarnya
"Termasuk memperhatikan jalur transportasi yang menjadi salah satu penyebab kenaikan harga bahan pangan," ujarnya.
Rohidin mengatakan, jika upaya tersebut dilakukan secara rutin dan berjenjang, maka masalah inflasi dapat teratasi. Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus ikut terlibat, mengendalikan masalah dasar yang dihadapi masyarakat.
"Seperti kegiatan pasar murah yang dilakukan, ini sangat membantu. Jadi pasar murah ini tidak hanya dilaksanakan oleh jajaran Pemprov. Kami juga meminta TPID kabupaten/kota ikut melaksanakannya di wilayah kerja bupati/walikota," tutur Rohidin.
Kegiatan pasar murah itu, menurut Rohidin, sebagai langkah cepat yang dilakukan. Tentunya bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Termasuk melibatkan semua pemangku kepentingan.
"Pelaksanaannya juga harus merata dan melibatkan pemangku kepentingan, terutama para penyalur dan pedagang besar," terangnya.
BACA JUGA:Agar Tidak Mudah Pikun, Perhatikan Makanan Pemicu Demensia Berikut Ini
Tidak hanya itu, Rohidin juga meminta masyarakat tidak mudah panik, ketika terjadi kenaikan harga. Seperti membeli dengan jumlah banyak. Termasuk pedagang melakukan upaya penimbunan. Hal tersebut tidak perlu dilakukan.
"Penyebaran informasi juga harus maksimal agar tidak terjadi panic buying," tegasnya.