Putusan MK Terbaru, Anies Berpeluang Maju di Pilkada Jakarta, PDIP Siap Mengusungnya

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Selasa , 20 Aug 2024 - 15:10

Putusan MK Terbaru, Anies Berpeluang Maju di Pilkada Jakarta, PDIP Siap Mengusungnya-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id-Setelah sebelumnya harapan Anies Rasyid Baswedan untuk maju pada Pilkada Jakarta nyaris pupus setelah 12 parpol menggelar deklarasi dukungan kepada Ridwan Kamil-Suswono.

Hanya PDIP yang tidak bergabung, hanya saja syaratnya tidak cukup karena minimal harus 22 kursi, sedangkan PDIP hanya memiliki 14 atau maksimal 15 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Namun, hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan ruang bagi Anies untuk maju.

Pasalnya, pada hari ini, MK memutuskan persyaratan untuk maju pada Pilkada yang tidak harus syarat 25 persen suara atau 20 persen kursi di DPRD.

Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan pihaknya akan menggelar rapat menindaklanjuti perubahan aturan terkait Pilkada yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

"Kami hari ini bahkan sebentar lagi pun saya akan menghadiri rapat DPP dalam membahas mengenai Pilkada," katanya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP lainnya, Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memungkinkan peluang partainya untuk mengusung Anies Baswedan maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.

MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.

putusan mk terbaru, anies berpeluang maju di pilkada jakarta, pdip siap mengusungnya                            harianbengkuluekspress.id-setelah sebelumnya harapan anies rasyid baswedan untuk maju pada pilkada jakarta nyaris pupus setelah 12 parpol menggelar deklarasi dukungan kepada ridwan kamil-suswono.
hanya pdip yang tidak bergabung, hanya saja syaratnya tidak cukup karena minimal harus 22 kursi, sedangkan pdip hanya memiliki 14 atau maksimal 15 kursi di dprd dki jakarta.
namun, hari ini mahkamah konstitusi (mk) memberikan ruang bagi anies untuk maju.
pasalnya, pada hari ini, mk memutuskan persyaratan untuk maju pada pilkada yang tidak harus syarat 25 persen suara atau 20 persen kursi di dprd.
baca juga:putusan mk terbaru, parpol tak ada kursi di dprd bisa usung pasangan cakada, ini syarat dan ketentuannya
baca juga:khasiat ramuan kunyit untuk atasi asam lambung, begini caranya 
ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga mengatakan pihaknya akan menggelar rapat menindaklanjuti perubahan aturan terkait pilkada yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi (mk).
adapun mk menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi dprd.
"kami hari ini bahkan sebentar lagi pun saya akan menghadiri rapat dpp dalam membahas mengenai pilkada," katanya.
politikus partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip lainnya, dwi wijayanto rio sambodo mengatakan, putusan mahkamah konstitusi (mk) memungkinkan peluang partainya untuk mengusung anies baswedan maju di pemilihan kepala daerah atau pilkada jakarta 2024.
mahkamah konstitusi (mk) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan partai buruh dan partai gelora terhadap uu pilkada.
mk menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi dprd.
putusan terhadap perkara nomor 60/puu-xxii/2024 yang diajukan partai buruh dan partai gelora itu dibacakan dalam sidang di gedung mk, jakarta pusat, selasa (20/8/2024). dalam pertimbangannya, mk menyatakan pasal 40 ayat (3) uu pilkada inkonstitusional.
baca juga:sore ini jam 17:08 wib, pendaftaran cpns dibuka, berikut tahapan lengkapnya, jangan sampai lupa!
baca juga:kereeen, dua guru man ic bengkulu diundang konferensi internasional di vietnam 
adapun isi pasal 40 ayat (3) uu pilkada itu ialah:
dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di dewan perwakilan rakyat daerah.
adapun isi pasal 40 ayat (1) uu pilkada sebelum diubah ialah:
partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah di daerah yang bersangkutan
berikut amar putusan mk yang mengubah isi pasal 40 ayat (1) uu pilkada:
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
baca juga:tips sehat, orang ini sebaiknya jangan mengonsumsi pepaya, berikut dampaknya
baca juga:ariyono gumay, calon walikota bengkulu jalur perseorangan, segini kekayaannya
c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut
demikianlah informasi ini. semoga bermanfaat. (*)