Pelajar Boleh Hadiri Kampanye, Tapi Tetap Dilarang Bersikap Begini

Reporter: Eko, Bhudi S |

Editor: Dendi Supriadi |

Minggu , 29 Sep 2024 - 21:36

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, Saidirman SE MSi-IST/BE-

pelajar boleh hadiri kampanye, tapi tetap dilarang bersikap begini                            harianbengkuluekspress.id - pelajar sma sederajat yang berusia 17 tahun atau lebih telah menjadi pemilih pemula dibolehkan hadir dalam proses kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah. 
baik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi bengkulu,  saidirman se msi mengatakan, pelajar yang memenuhi syarat sebagai pemilih pemula hanya boleh hadir untuk mendengarkan saat calon kepala daerah berkampanye. hal tersebut, sesuai dengan instruksi kementerian dalam negeri (kemendagri).
"boleh mendengarkan, tapi tidak boleh mengajak," kata saidirman, minggu,  29 september 2024.
untuk mengajak mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dilarang keras. karena pelajar masuk pemilih pemula, tetap wajib menjaga netralitas. apalagi, para pelajar yang menjadi sasaran kampanye dan masih kategori pemilih pemula, tentunya masih sangat awam dengan proses demokrasi.
baca juga:gubernur bengkulu tuntaskan sambungan listrik gratis, bakal berlanjut 2025 
baca juga:3 paslon bupati bs komitmen berantas kkn, begini pernyataan masing-masing paslon 
"ini bukan ajakan, tapi ikut mendengarkan program dan visi misi," ujarnya.
pelajar yang masuk sebagai pemilih pemula, menurut saidirman, memang telah memiliki hak untuk memilih. maka hadirnya dalam kampanye itu,  untuk memahami proses demokrasi. termasuk program, visi misi pasangan calon kepala daerah itu juga harus sampai ke pemilih pemula.
ketika menghadiri dan mendengarkan, para pelajar nantinya dapat mengetahui program dan visi misi calon kepala daerah ketika terpilih nantinya.
"ketika terpilih kepala daerahnya, pelajar itu dapat mengetahui visi misi yang akan dijalankan," tegas saidirman.
kebijakan pelajar boleh menghadiri kampanye, sama dengan aparatur sipil negara (asn). namun, saidirman menegaskan, pihaknya akan membuat larangan kepada pelajar dan asn untuk berpolitik praktis. termasuk upaya mobilisasi pelajar untuk ikut dalam kampanye. 
sebab, langkah itu sangat jelas menyalahi ketentuan dan aturan yang dibuat, dalam menjaga netralitas.
"kita perbolehkan dan persilakan hadir, tidak ada larangan. tapi tidak boleh memobilisasi," ujarnya.
sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos mkes juga membolehkan aparatur sipil negara (asn) hadir dalam kampanye calon kepala daerah. 
sebab, asn memiliki hak pilih, maka dibolehkan untuk mendengarkan visi misi calon kepala daerah.
"asn itu boleh hadir kampanye, karena punya hak pilih," terang isnan.
isnan mengatakan, asn boleh datang kampanye diatur dalam regulasi. hal itu diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. hanya saja, asn dilarang menggunakan atribut  salah satu calon kepala daerah.
"yang tidak boleh itu berpolitik praktis. menunjukkan identitas atribut kampanye," ungkapnya.
dalam menjaga netralitas asn, menurut isnan, pemprov telah mengeluarkan surat edaran (se). setiap pertemuan dengan asn juga disampaikan, agar sn menjaga netralitas.
"sebagai asn itu tidak boleh berpolitik praktis," tuturnya.
tidak hanya asn, kepada honorer juga dilarang untuk ikut berkampanye. terlebih di media sosial. sebab, kampanye di ruang terbuka dan di media sosial itu semuanya dilarang.
"klik, share, menyukai di medsos itu dilarang. termasuk tenaga honorer juga dilarang," tandas isnan. 
sementara itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu juga telah mengingatkan partai politik maupun unsur di pemerintah daerah agar tak melibatkan aparatur sipil negara di dalam kontestasi politik praktis pilkada serentak pada november mendatang. 
"kita sudah mengingatkan dan mengimbau bahkan kita juga sudah memberikan surat imbauan kepada seluruh partai politik dan pemerintahan daerah agar jangan sampai partai politik dan juga pemerintah daerah melibatkan asn maupun kendaraan dinas dalam proses politik pilkada nanti," ucap ketua bawaslu, faham syah.
ia menjelaskan, asn tak boleh terlibat dalam politik praktis, seperti berkampanye atau memiliki kecenderungan maupun juga terafiliasi pada salah satu peserta pilkada nantinya.
"terkait asn itu, kami dari awal sudah memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait agar menjaga netralitas, termasuk misalkan di tempat-tempat yang dilarang, yang tidak dibolehkan asn terlibat disana," ujarnya.
kemudian, ia juga mengingatkan agar para peserta pilkada juga tidak memanfaatkan fasilitas negara selama menjadi peserta dan mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
"ini sudah kita sampaikan terus ke semua para paslon agar mentaati dan mematuhi hal tersebut," tutupnya. (529/151)