APBD Rp 553,12 Miliar Mengalir untuk Pilkada, Instansi Ini Dapat Bagian Terbesar

Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri menjelaskan soal dana Pilkada di Bengkulu 2024.-IST/BE-

Rohidin mengatakan, Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Pilkada sebanyak empat kali sejak tahun 2005, semuanya berjalan lancar, aman, dan tertib. Proses Pilkada itu, menunjukkan tren positif yang membuktikan kesiapan dan profesionalisme dalam mengelola kegiatan demokrasi.

"Maka pesta demokrasi tahun ini, juga harus sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono SE mengatakan, dana Pilkada yang telah disalurkan digunakan  untuk mendukung berbagai tahapan Pilkada, termasuk pembayaran honor petugas, logistik dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Memastikan kelancaran Pilkada, KPU telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, Forkopimda, organisasi masyarakat, dan pihak lainnya. 

Semuanya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan dengan baik. 

"Kami minta kepada seluruh masyarakat Bengkulu untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Karena Pilkada merupakan momentum penting bagi kita semua untuk menentukan pemimpin daerah yang akan memimpin ke depan. Mari kita bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan pilkada yang adil, bersih, dan demokratis," tutup Rusman. 

 

Pemkot Gelontorkan Rp 44,9 Miliar

Pemerintah Kota Bengkulu mengalokasikan dana hibah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp. 44.921.682.000. 

Anggaran tersebut dibagi dalam dua tahun anggaran yakni tahun anggaran 2023 sebesar Rp 15,8 miliar dan tahun angaran 2024 sebesar Rp 28 miliar. 

Penjabat Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi mengatakan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati ini telah disesuaikan dengan instruksi Kemendagri tentang pencairan dana 40 persen di APBDP 2023 dan 60 persen di APBD 2024. 

"Mudah-mudahan dengan anggaran yang kita sepakati bersama bisa membantu pihak penyelenggara Pilkada termasuk pihak pengamanan Pilkada menjalankan tahapan-tahapannya," ujar Pj Wali Kota, Arif Gunadi. 

Pada NPHD tahun anggaran 2023 lalu, KPU Kota Bengkulu menerima Rp 11,6 miliar sedangkan Bawaslu kota menerima Rp 3,2 miliar. Selanjutnya, pada NPHD tahun anggaran 2024 Pemkot menuntaskan sisa dana hibah untuk KPU Rp 17,4 miliar dan Bawaslu Rp 4,8 miliar. 

Pemkot juga mengelontorkan dana hibah untuk pengamanan Pilkada 2024 yang terbagi Polri Rp 4,3 miliar dan TNI sebesar Rp 1,5 miliar. 

Ketua KPU Kota Bengkulu, Reyendra Firasad mengatakan proses penetapan dana Pilkada ini sudah melalui berbagai proses dan pertimbangan yang matang. Dari usulan awal Rp 40 miliar akhirnya disepakati diangka Rp 29 miliar. Dana tersebut juga sudah dirasionalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan KPU dalam menjalankan setiap tahapan hingga penetapan calon Kepala Daerah terpilih nanti.

Tag
Share