Pelamar PPPK Tak Bisa Pindah Instansi, Begini Penjelasan BKD

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:35

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi SSos MAP-IST/BE-

"Meskipun data honorer itu belum masuk ke database BKN, tetap boleh mendaftar pada gelombang kedua. Namun, syaratnya honorer itu telah bekerja minimal 2 tahun," bebernya.

Untuk formasi, lanjut Gunawan, BKN telah memberikan kuota formasi PPPK 2024 ke Pemerintah Provinsi Bengkulu sebanyak 600 formasi. Terdiri dari, formasi guru 400 orang, tenaga kesehatan 100 orang dan tenaga teknis 100 orang.

Jumlah kuota tersebut memang belum mampu menampung semua jumlah honorer yang akan diangkat menjadi PPPK. Sebab, jumlah honorer yang telah terdaftar pada database BKN sebanyak 4.814 orang.

Sementara yang telah diangkat menjadi PPPK baru 1.114 orang. Artinya, masih ada sekitar 3.400 orang tenaga honorer belum diangkat menjadi PPPK. Belum lagi ditambah tenaga honorer yang tidak masuk database BKN ada sebanyak 1.600 orang lagi.

"Sementara kuota yang diberikan baru 600 formasi. Artinya masih kurang," tuturnya.

Meski demikian, Gunawan mengatakan, kuota yang telah diberikan pada seleksi PPPK harus dimanfaatkan oleh tenaga honorer. Sehingga status honorer itu bisa berubah menjadi ASN.

"Kita juga berikan ruang, bagi tenaga honorer untuk berkonsultasi. Sehingga syarat pendaftaran itu bisa terpenuhi," tandas Gunawan. (151)

pelamar pppk tak bisa pindah instansi, begini penjelasan bkd                             harianbengkuluekspress.id - tenaga honorer yang akan mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) harus memiliki persiapan matang. pasalnya, tenaga honorer tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih instansi tujuan saat pendaftaran pppk. tenaga honorer hanya diperbolehkan mendaftar seleksi pppk di instansi tempat dirinya bekerja saat ini.
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi ssos map mengatakan, ketentuan calon pppk tidak bisa mendaftar ke instansi lain tersebut sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh badan kepegawaian nasional (bkn). 
berbeda dengan tahun sebelumnya, tenaga honorer dibolehkan loncat atau pindah ke instansi yang lebih sesuai dengan minat atau kebutuhannya.
"jadi tidak boleh lagi honorer mendaftar di luar tempat bekerjanya saat ini. seperti contoh, honorer pemprov tapi ikut seleksi pppk di kabupaten seluma, itu tidak boleh. kalau tahun lalu itu bisa," terang gunawan, kamis 10 oktober 2024.
baca juga:bukti pemotongan pip di bs diserahkan ke jaksa, segera turun lapangan
baca juga: polemik pengangkatan pj sekda lebong memanas, plt bupati beraksi
tenaga honorer yang bisa mendaftar seleksi pppk itu telah terdaftar di setiap instansi pemerintah daerah. maka, tenaga honorer harus mengabdi di tempat kerjanya selama ini.
"ini harus diperhatikan bagi tenaga honorer yang akan mendaftar seleksi pppk," tambahnya.
pendaftaran seleksi pppk gelombang pertama telah dibuka sejak tanggal 1 oktober 2024 lalu, dan akan ditutup pada tanggal 20 oktober mendatang.
berdasarkan surat yang dikeluarkan bkn ri nomor 6610/b ks.04.01/sd/k/2024, pendaftaran pppk  gelombang pertama dikhususkan pada pelamar prioritas. 
seperti pelamar prioritas guru dan d-iv bidang pendidik tahun 2023, eks tenaga honorer kategori ii atau eks thk-ii dan tenaga non asn yang terdata dalam pangkalan data (database) bkn.
"tenaga honorer yang tidak masuk kriteria gelombang pertama, bisa mendaftar pada gelombang kedua," ujar gunawan.
sedangkan gelombang kedua akan dibuka 17 november sampai 31 desember 2024 mendatang. 
tahap kedua tersebut diperuntukkan bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah. termasuk lulusan pendidikan profesi guru (ppg) untuk formasi guru di instansi daerah.
"meskipun data honorer itu belum masuk ke database bkn, tetap boleh mendaftar pada gelombang kedua. namun, syaratnya honorer itu telah bekerja minimal 2 tahun," bebernya.
untuk formasi, lanjut gunawan, bkn telah memberikan kuota formasi pppk 2024 ke pemerintah provinsi bengkulu sebanyak 600 formasi. terdiri dari, formasi guru 400 orang, tenaga kesehatan 100 orang dan tenaga teknis 100 orang. 
jumlah kuota  tersebut memang belum mampu menampung semua jumlah honorer yang akan diangkat menjadi pppk. sebab, jumlah honorer yang telah terdaftar pada database bkn sebanyak 4.814 orang.
sementara yang telah diangkat menjadi pppk baru 1.114 orang. artinya, masih ada sekitar 3.400 orang tenaga honorer belum diangkat menjadi pppk. belum lagi ditambah tenaga honorer yang tidak masuk database bkn ada sebanyak 1.600 orang lagi.
"sementara kuota yang diberikan baru 600 formasi. artinya masih kurang," tuturnya.
meski demikian, gunawan mengatakan, kuota yang telah diberikan pada seleksi pppk harus dimanfaatkan oleh tenaga honorer. sehingga status honorer itu bisa berubah menjadi asn.
"kita juga berikan ruang, bagi tenaga honorer untuk berkonsultasi. sehingga syarat pendaftaran itu bisa terpenuhi," tandas gunawan. (151)