Dualisme Pj Sekda Lebong, Usai Dilaporkan, Mahmud Jalan Terus

Reporter: Erick |

Editor: Haijir |

Jumat , 18 Oct 2024 - 21:55

Mahmud Siam SP MM--

Masih kata Mahmud, dirinya memiliki komitmen untuk menjaga tatananan pemerintahan (birokrasi) jangan dirusak, pelayanan terus berjalan dan itu terus dijalankan olehnya. Jika dianggap membuat kegaduhan, maka silahkan.

“Pastinya saya tidak berbuat kegaduhan apa yang telah dituduhkan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait penandatanganan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK), Mahmud berpendapat bahwa untuk pendaftaran PPPK tinggal beberapa hari lagi dan belum ditandatangani, padahal sudah lama diminta.

“Sehingga dirinya harus memberanikan diri mengambil keputusan dengan tujuan hajat hidup orang banyak,” sampainya.

Lanjut Mahmud, terkait menandatangani surat yang memerintahkan kepala OPD untuk dinas luar (DL), Mahmud menegaskan bahwa sebagai bukti bahwa dirinya tunduk kepada surat menteri, maka dirinya harus menandatangani selaku Sekda.

“Saya tidak merebut apapaun, tetapi SK yang memerintahkan saya,” tutupnya.

Data terhimpun, sebelumnya Plt Bupati Lebong Drs Fahrurrozi MPd melalui kuasa hukumnya Aan Julianda SH MH menegaskan bahwa sampai saat ini Pj Sekda Lebong yang sah dan legal adalah Donni Swabuana ST MSi.

Selain itu kuasa hukum telah memasukan pengaduan masyarakat ke Polda Bengkulu perihal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Mahmud Siam. Selanjutnya Mahmud Siam juga dilaporkan ke Ombudsman Bengkulu karena diduga telah melakukan kegaduhan, provokasi dan tindakan mal administrasi.

Laporan selanjutnya kepada Kejati Bengkulu dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, dengan menandatangani surat perintah tugas kepada ASN di lingkup Pemkab Lebong serta surat pengumuman penerimaan PPPK di Kabupaten Lebong tahun 2024.

Selain itu juga menyampaikan kepada pihak Bank Bengkulu Kabupaten Lebong untuk tidak melakukan pencairan uang daerah Kabupaten Lebong tanpa tandatangan Pj Sekda yang sah dan legal. Apa yang dilakukan Plt Bupati Lebong semata-mata agar masyarakat Lebong tidak terjebak didalam maladministrasi yang berujung pelanggaran hukum akibat perbuatan Mahmud Siam.

Atas apa yang dilakuan Mahmud Siam, Plt Bupati Lebong merasa dirugikan harkat dan martabatnya, hal tersebut dikahwatirkan akan menurunkan kepercayaan pegawai di lingkup Pemkab Lebong terhadap kepemimpinan Plt Bupati. (Erick)

dualisme pj sekda lebong, usai dilaporkan, mahmud jalan terus                            harianbengkuluekspress.id – polemik dualisme jabatan penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong, saat ini terus berlanjut. 
meski mahmud siam sp msi dilaporkan pelaksana tugas (plt) bupati lebong drs fahrurrozi mpd melalui kuasa hukumnya ke polda bengkulu, kejati bengkulu dan ombudsman bengkulu, namun pj sekda lebong mahmud siam sp mm mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan.
“mereka melaporkan tidak ada masalah,” sampainya, jumat 18 oktober 2024.
lanjut mahmud, sesunguhnya yang dilawan pihak yang melapor tersebut bukan dirinya karena pihak yang melaporkan dirinya tersebut menantang surat keputusan (sk) atau surat dari menteri dalam negeri (mendagri). 
baca juga: ketua dpd ri atau menteri? sultan belum tentukan sikap
baca juga:satu komando menangkan romer, tokoh presidium hingga ibunda rio capella pilih nomor 2
“saya duduk sebagai pj sekda, berdasarkan surat dari mendagri yang telah disetujui,” jelasnya.
ditambahkan mahmud, laporan yang melaporkan dirinya terkait video yang dianggap menentang. ditegaskan dirinya bahwa pastinya yang ditentang bukan orangnya, akan tetapi kesewenang-wenangan dan itu mereaksi apa yang telah dilakukan.
“itu yang saya tentang terkait video yang beredar,” ucapnya.
ditegaskan mahmud, di dalam rapat awal bersama plt bupati lebong drs fahrurrozi mpd, bahwa dirinya telah menegaskan atas nama semua kepala opd, bersedia patuh dan taat kepada plt bupati selama sesuai dengan aturan.
“itu saya sampaikan pada rakor pertama plt bupati,” ujarnya.
baca juga:november, mpp digital dilaunching, ini keuntungannya
akan tetapi ucap mahmud, dihari yang sama setelah rakor, plt kepala bkpsdm lebong mau dipecat diganti dengan plt yang baru (fachrurrozi ssos msi).  selain itu, di malam harinya para penjabat sementara (pjs) kepala desa (kades) semuanya cemas karena akan diganti.
“yang saya lawan itu kebijakannya bukan orangnya atau personnya,” tegasnya.
masih kata mahmud, dirinya memiliki komitmen untuk menjaga tatananan pemerintahan (birokrasi) jangan dirusak, pelayanan terus berjalan dan itu terus dijalankan olehnya.  jika dianggap membuat kegaduhan, maka silahkan.
“pastinya saya tidak berbuat kegaduhan apa yang telah dituduhkan,” tuturnya.
baca juga:dedy-agi optimis raih 60% suara, siapkan strategi ini
sementara itu, terkait penandatanganan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), mahmud berpendapat bahwa untuk pendaftaran pppk tinggal beberapa hari lagi dan belum ditandatangani, padahal sudah lama diminta. 
“sehingga dirinya harus memberanikan diri mengambil keputusan dengan tujuan hajat hidup orang banyak,” sampainya.
lanjut mahmud, terkait menandatangani surat yang memerintahkan kepala opd untuk dinas luar (dl), mahmud menegaskan bahwa sebagai bukti bahwa dirinya tunduk kepada surat menteri, maka dirinya harus menandatangani selaku sekda. 
“saya tidak merebut apapaun, tetapi sk yang memerintahkan saya,” tutupnya.
baca juga:netralitas asn, nihil laporan, inspektorat siapkan ini
data terhimpun, sebelumnya plt bupati lebong drs fahrurrozi mpd melalui kuasa hukumnya aan julianda sh mh menegaskan bahwa sampai saat ini pj sekda lebong yang sah dan legal adalah donni swabuana st msi.
selain itu kuasa hukum telah memasukan pengaduan masyarakat ke polda bengkulu perihal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan mahmud siam. selanjutnya mahmud siam juga dilaporkan ke ombudsman bengkulu karena diduga telah melakukan kegaduhan, provokasi dan tindakan mal administrasi.
laporan selanjutnya kepada kejati bengkulu dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, dengan menandatangani surat perintah tugas kepada asn di lingkup pemkab lebong serta surat pengumuman penerimaan pppk di kabupaten lebong tahun 2024.
selain itu juga menyampaikan kepada pihak bank bengkulu kabupaten lebong untuk tidak melakukan pencairan uang daerah kabupaten lebong tanpa tandatangan pj sekda yang sah dan legal. apa yang dilakukan plt bupati lebong semata-mata agar masyarakat lebong tidak terjebak didalam maladministrasi yang berujung pelanggaran hukum akibat perbuatan mahmud siam.
baca juga:polresta terbitkan 11.478 lembar skck
atas apa yang dilakuan mahmud siam, plt bupati lebong merasa dirugikan harkat dan martabatnya, hal tersebut dikahwatirkan akan menurunkan kepercayaan pegawai di lingkup pemkab lebong terhadap kepemimpinan plt bupati. (erick)