Diskominfo Pantau Medsos ASN/PTT, Pastikan Netral pada Pilkada 2024

Kepala Diskominfo Kota Bengkulu, Gitagama Raniputera SE MM--

Harianbengkuluekspress.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas media sosial (Medsos) dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan ASN dan PTT tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merusak integritas pelayanan publik.

Kepala Diskominfo Kota Bengkulu, Gitagama Raniputera SE MM menjelaskan, pemantauan Medsos ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Bengkulu untuk memastikan ASN dan PTT tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Kita terus memantau media sosial untuk memastikan tidak ada ASN maupun PTT yang terlibat politik praktis maupun mendukung salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Bengkulu," ungkap Gita, Senin 21 Oktober 2024.

Gita juga menekankan pentingnya edukasi bagi ASN dan PTT mengenai etika berkomunikasi di medsos dengan tidak terjebak dalam politik praktis. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong ASN dan PTT untuk lebih bijak dalam menggunakan medsos.

"ASN dan PTT harus paham bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga netralitas. Mereka tidak boleh terjebak dalam politik praktis yang dapat merugikan masyarakat," tegasnya.

Selain pemantauan, Diskominfo juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya netralitas ASN dan PTT. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan akan melibatkan semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

"Kami ingin memastikan semua pegawai mengerti batasan dan konsekuensi dari keterlibatan politik,” jelas Gita.
Upaya Diskominfo ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif menjelang Pilkada. Dengan mengurangi penyebaran informasi hoaks dan menjaga netralitas, diharapkan masyarakat dapat lebih fokus pada proses demokrasi yang sehat.

"Kami ingin masyarakat memiliki akses informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak valid," tambahnya.

Dalam konteks ini, Gita juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan informasi yang dianggap menyesatkan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada.

"Kami membuka saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan hoaks atau konten yang merugikan proses demokrasi,” ujarnya.

Masyarakat yang peduli terhadap keadilan dalam pemilihan kepala daerah dapat menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas.

"Kami percaya bahwa masyarakat yang cerdas dan kritis dapat membantu menciptakan iklim politik yang sehat,” kata Gita.

Dengan semua langkah yang diambil oleh Diskominfo, diharapkan Pilkada mendatang dapat berjalan dengan lebih baik.

"Kami berkomitmen untuk menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mencapai tujuan tersebut,” tutup Gita. (Rewa Yoke)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan