Pilkada 2024, Bawaslu Mukomuko Panggil 8 Honorer, Ini Penyebabnya

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Jumat , 25 Oct 2024 - 08:56

Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Teguh Winowo-Endi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko berencana memanggil delapan tenaga honorer daerah.

Keputusan ini diambil setelah Bawaslu menerima laporan dari masyarakat mengenai indikasi ketidaknetralan honorer tersebut dalam mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Langkah ini semakin memanaskan tensi politik menjelang Pilkada serentak 2024, di mana netralitas aparatur sipil negara dan tenaga honorer seharusnya menjadi benteng demokrasi yang kokoh.

"Kami telah menerima laporan dari masyarakat terkait delapan tenaga honorer yang diduga aktif mengkampanyekan salah satu pasangan calon (Paslon). Saat ini, kami masih mendalami laporan tersebut, dan proses pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat," ungkap Teguh Wibowo, Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, pada Kamis 24 Oktober 2024.

Pemanggilan 8 tenaga honorer ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dan klarifikasi terkait dugaan ketidaknetralan mereka.

Menurut Teguh, meskipun Bawaslu telah menerima bukti awal, proses verifikasi dan pendalaman masih berjalan untuk memastikan validitas laporan yang diterima.

"Kami sudah mengagendakan pemanggilan terhadap mereka, dan bukti-bukti akan terus kami teliti lebih jauh. Yang jelas, laporan masyarakat ini akan kami tindaklanjuti dengan serius," tegas Teguh, memperingatkan bahwa pelanggaran netralitas dalam Pilkada merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh.

Kasus ini muncul di tengah panasnya suhu politik Mukomuko jelang Pilkada serentak. Ketidaknetralan aparatur pemerintah, termasuk tenaga honorer, adalah masalah serius yang bisa mempengaruhi jalannya demokrasi.

Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pegawai negeri dan honorer tidak berpihak kepada pasangan calon manapun.

Selain kasus delapan tenaga honorer ini, Bawaslu Mukomuko juga sebelumnya telah menyerahkan lima kasus pelanggaran netralitas yang melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tenaga honorer kepada Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Mukomuko.

pilkada 2024, bawaslu mukomuko panggil 8 honorer, ini penyebabnya                            harianbengkuluekspress.id – badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten mukomuko berencana memanggil delapan tenaga honorer daerah.
keputusan ini diambil setelah bawaslu menerima laporan dari masyarakat mengenai indikasi ketidaknetralan honorer tersebut dalam mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati. 
langkah ini semakin memanaskan tensi politik menjelang pilkada serentak 2024, di mana netralitas aparatur sipil negara dan tenaga honorer seharusnya menjadi benteng demokrasi yang kokoh.
"kami telah menerima laporan dari masyarakat terkait delapan tenaga honorer yang diduga aktif mengkampanyekan salah satu pasangan calon (paslon). saat ini, kami masih mendalami laporan tersebut, dan proses pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat," ungkap teguh wibowo, ketua bawaslu kabupaten mukomuko, pada kamis 24 oktober 2024. 
baca juga:seleksi administrasi pppk 2024 di kabupaten mukomuko, 1.213 pelamar lolos, bersaing rebut 850 formasi
baca juga:bawaslu mukomuko bongkar 9 pelanggaran kampanye, pejabat desa dan honorer terlibat!
pemanggilan 8 tenaga honorer ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dan klarifikasi terkait dugaan ketidaknetralan mereka.
menurut teguh, meskipun bawaslu telah menerima bukti awal, proses verifikasi dan pendalaman masih berjalan untuk memastikan validitas laporan yang diterima.
"kami sudah mengagendakan pemanggilan terhadap mereka, dan bukti-bukti akan terus kami teliti lebih jauh. yang jelas, laporan masyarakat ini akan kami tindaklanjuti dengan serius," tegas teguh, memperingatkan bahwa pelanggaran netralitas dalam pilkada merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh.
kasus ini muncul di tengah panasnya suhu politik mukomuko jelang pilkada serentak. ketidaknetralan aparatur pemerintah, termasuk tenaga honorer, adalah masalah serius yang bisa mempengaruhi jalannya demokrasi. 
bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pegawai negeri dan honorer tidak berpihak kepada pasangan calon manapun.
baca juga:asn tak netral jelang pilkada 2024, begini sikap bawaslu mukomuko
baca juga: pilkada 2024, pegawai honorer diingatkan jaga netralitas, ini pesan bawaslu mukomuko
selain kasus delapan tenaga honorer ini, bawaslu mukomuko juga sebelumnya telah menyerahkan lima kasus pelanggaran netralitas yang melibatkan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) dan tenaga honorer kepada penjabat sementara (pjs) bupati mukomuko.
kasus tersebut berujung pada diterbitkannya rekomendasi sanksi oleh bawaslu kepada bupati berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan ketidaknetralan.
"bawaslu telah merekomendasikan sanksi terhadap lima orang yang terbukti tidak netral dalam pilkada. tiga di antaranya adalah anggota bpd, dan dua lainnya adalah tenaga honorer. setelah melalui proses kajian, kami menyampaikan rekomendasi tersebut kepada kepala daerah untuk diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelas teguh.
hingga saat ini, bawaslu kabupaten mukomuko telah menangani total 13 kasus dugaan pelanggaran netralitas dalam pilkada 2024.
lima di antaranya sudah diteruskan ke kepala daerah untuk ditindaklanjuti, sementara delapan kasus lainnya, termasuk dugaan keterlibatan delapan tenaga honorer, masih dalam tahap penyelidikan.
teguh menyatakan bahwa bawaslu akan terus menindak tegas setiap pelanggaran netralitas yang terjadi, tanpa memandang siapa pun yang terlibat. 
"kami berkomitmen menjaga integritas pilkada dan memastikan bahwa seluruh aparatur yang terlibat dalam pemerintahan tidak menggunakan posisinya untuk mempengaruhi hasil pilkada. semua laporan yang kami terima akan diproses sesuai aturan," tegasnya.
baca juga:bawaslu mukomuko bersihkan apk, ini targetnya 
baca juga:asn bawaslu provinsi bengkulu ditugaskan ke bawaslu mukomuko, ini namanya
dalam situasi politik yang semakin memanas, publik berharap agar seluruh aparatur pemerintah, baik yang berstatus asn maupun honorer, dapat menjaga netralitasnya. 
jika terbukti bersalah, sanksi keras harus diberikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
dalam hal ini, bawaslu diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan adil dan tanpa pandang bulu.(end)