APBD 2025 Dikejar Deadline, Harus Disahkan Sebelum Tutup Bulan November 2024

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Kamis , 31 Oct 2024 - 21:09

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi.--

apbd 2025 dikejar deadline, harus disahkan sebelum tutup bulan november 2024                            harianbengkuluekspress.id - pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (rapbd) provinsi bengkulu tahun anggaran 2025, telah dideadline waktu. apbd 2025 itu harus disahkan sebelum tutup bulan november 2024.
artinya, tinggal menunggu sekitar 1 bulan lagi  apbd 2025 disahkan oleh dprd provinsi bengkulu. ketua dprd provinsi bengkulu drs h sumardi mm mengatakan, pembahasan apbd 2025 akan dipercepat. sebab, alat kelengkapan dewan (akd) telah terbentuk.
"sebelum akhir november, target kita sudah ketok palu apbd 2025," terang sumardi, kamis 31 oktober 2024.
dijelaskannya, meski telah di deadline waktu pembahasan apbd 2025, sumardi optimis bisa disahkan tepat waktu. seluruh dewan akan bekerja keras untuk memenuhi tenggat waktu tersebut.
baca juga:ali jabat baperumperda, andy ketua bk dprd provinsi bengkulu, ini targetnya
baca juga:disperindagkop jalin kerjasama dengan balai diklat industri padang, ini tujuannya
"kami sadar kita dikejar waktu namun jika dengan kerja sama yang baik, saya yakin akhir november ketuk palu," tuturnya.
sumardi mengatakan,  ada beberapa tahapan dilalui sebelum disahkan apbd 2025. pihaknya terlebih dahulu akan menggelar rapat bersama dengan badan musyawarah (banmus). nantinya, banmus menentukan jadwal pembahasan yang akan dilakukan oleh badan anggaran (banggar) dprd provinsi dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd).
"sesudah rapat banmus, barulah kita adakan rapat paripurna untuk membuka sidang ketiga. disinilah agenda pembahasan apbd 2025 dimulai," tuturnya.
meski dikejar waktu, namun sumardi memastikan, pembahasan apbd 2025, tetap mengedepankan isu krusial yang masih memerlukan perhatian serius. dalam proses pembahasan apbd, dprd akan fokus pada alokasi anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat.
baca juga:disuka programkan buku dan lks gratis, diberikan pada siswa yang membutuhkan dan kurang mampu
"kita ingin apbd 2025 ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat bengkulu. oleh karena itu, kami mendorong setiap anggota untuk aktif memberikan masukan yang berlandaskan kepentingan rakyat," tambah sumardi.
diketahui, dprd provinsi bengkulu sebelumnya telah mengesahkan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) rapbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025.
banggar dprd provinsi dengan tapd provinsi bengkulu telah menyepakati pendapatan daerah sebesar rp 2.411.915.605.400, sedangkan belanja daerah sebesar rp 2.451.915.605.400. kemudian, pembiayaan daerah disetujui sebesar rp 40 miliar.
sumardi menegaskan, transparansi dan akuntabilitas akan menjadi dua prinsip utama dalam proses penyusunan apbd 2025. dewan secara aktif mengawasi dan memastikan agar anggaran yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dan tepat guna.
baca juga:disuka programkan buku dan lks gratis, diberikan pada siswa yang membutuhkan dan kurang mampu
"dprd memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran yang disusun memang bermanfaat bagi rakyat," tegasnya.
sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu isnan fajri ssos mkes mengatakan, dokumen rapbd tahun anggaran 2025 telah dikirimkan kepada dprd provinsi bengkulu. pemprov bengkulu tinggal menunggu penentuan jadwal sidang dan pembahasan rapbd 2025 itu bersama dprd provinsi bengkulu.
"dokumen rapbd 2025 sudah kita kirimkan ke dewan, sekarang tinggal pihak dewan menentukan jadwal sidang dan pembahasan," terang isnan.
isnan menegaskan, dalam pembahasan rapbd 2025 itu, fokus utama alokasi anggaran masih akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur, serta bantuan untuk masyarakat dan berbagai program sosial lainnya.
baca juga:program makan bergizi gratis kuras anggaran segini
untuk itu, pembahasan rapbd akan dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur. mengingat dokumen  rapbd merupakan bagian penting dari keuangan daerah yang mencakup alokasi anggaran untuk berbagai sektor.
"untuk itu, pembahasan harus dilakukan secara optimal dengan mekanisme yang ada," tandasnya. (eko putra membara)