Benarkah Program Guru Penggerak Akan Dihapuskan?

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 08 Nov 2024 - 15:58

ilustrasi para guru saat mengikuti kegiatan program guru penggerak -istimewa/bengkuluekspress-

benarkah program guru penggerak akan dihapuskan?                             harianbengkuluekspress.id- berbagai program kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikbud), seperti program guru penggerak, terus mendapat sorotan.
koalisi pendidikan nasional (kpn) merekomendasikan kepada komisi x dpr ri agar program guru penggerak dihapuskan. 
rekomendasi tersebut disampaikan oleh koordinator nasional kpn, iman zanatul haeri  dalam rapat dengar pendapat umum (rdpu) komisi x dpr ri yang diselenggarakan pada tanggal 30 oktober 2024.
menurutnya, program guru penggerak (pgp) memiliki anggaran yang sangat besar di kementerian pendidikan dan kebudayaan. anggarannya mencapai rp 3 triliun jika dihitung secara kumulatif.
baca juga:kur bsi rp 150 juta, tenor hingga 60 bulan, proses cepat, siapkan syarat ini
baca juga:butuh tambahan modal usaha, ada kur bni rp 300 juta, tenor hingga 60 bulan, proses cepat, angsurannya segini
angka ini berkali-kali lipat lebih besar dari program pendidikan profesi guru (ppg).
"program guru pembelajar, jika dihitung secara kumulatif, biayanya mencapai rp 3 triliun dan itu berkali-kali lipat dari ppg.”
secara lebih rinci, kpn menjelaskan bahwa biaya ppg untuk setiap guru akan mencapai rp 19-20 juta. jumlah ini bisa digunakan lebih dari satu kali atau untuk beberapa guru dalam program ppg.
menurut data dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, masih ada lebih dari 600.000 guru yang belum mengikuti program ppg. ia juga berpendapat bahwa pgp berbenturan dengan konsep ppg yang melabeli guru sebagai tenaga profesional.
untuk bisa disebut sebagai guru profesional, ppg saja sudah cukup dan pgp tidak diperlukan.
“jika guru ingin menjadi profesional, mereka harus mengikuti ppg,” kata iman.
baca juga:piala asia u20 2025, timnas indonesia tergabung dalam grup c, ini lawan-lawannya
baca juga:bengkulu miliki 21 sekolah siaga kependudukan, ini tujuan dan sebarannya 
kesan bahwa anggaran tersebut hanya membuang-buang uang juga muncul ketika kpn merekomendasikan agar komisi x dpr ri menghilangkan jargon-jargon yang tidak perlu.
ppg sudah cukup dan guru seharusnya sudah bisa menyebut dirinya ahli dalam berbagai kapasitas.
ia melanjutkan, “karena dengan adanya ppg, guru sudah dianggap profesional dan bisa memiliki banyak kompetensi.”
 iman zanatul heli juga meminta kemendikbud untuk menghapuskan jargon merdeka belajar.
pun demikian, apakah program penggerak pengajar akan benar-benar dihapus, belum ada kejelasan. sejauh ini, belum ada implementasi formal dari lembaga atau kementerian terkait.
program guru penggerak juga  baru saja menyelesaikan pendaftaran angkatan ke-12 pada pertengahan oktober 2024 lalu.(**)