UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Dewan Buka Kotak Pengaduan

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Senin , 02 Dec 2024 - 22:02

Usin Abdisyah Putra Sembiring SH --

"Kenaikan 6,5 persen itu, masih belum sesuai dengan harapan pekerja," terang Usin.

Usin menilai seharusnya kenaikan UMP di Provinsi Bengkulu bisa lebih besar, minimal mencapai 20 persen kenaikannya. Tentu langkah itu, bisa disesuaikan dengan kondisi harga pangan, jasa, dan barang yang terus mengalami kenaikan.

"Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen itu, tidak cukup untuk menjaga daya beli pekerja, sementara harga-harga kebutuhan pokok terus naik," tambahnya.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bengkulu ini mengungkapkan, meskipun UMP telah ditetapkan, pihaknya akan terus memantau pelaksanaannya.

"Kenaikan UMP 2025 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 ini harus benar-benar diterapkan. Kami tidak ingin ada pekerja yang dibayar di bawah UMP," tutur Usin.

Selain itu, Usin juga menyoroti kemungkinan adanya kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang lebih tinggi dari UMP. Agar keputusan tersebut dapat membantu kesejahteraan pekerja di Provinsi Bengkulu.

"UMK seharusnya lebih tinggi dibandingkan UMP. Ke depan, kita sarankan agar UMK naik minimal 10 persen," ujar Usin.

Di sisi lain, DPRD Provinsi Bengkulu berencana membuka kotak pengaduan bagi pekerja yang gajinya masih di bawah UMP. Langkah itu, agar bisa memberikan ruang bagi pekerja yang merasa gajinya belum sesuai dengan UMP.

"Nama pelapor akan dirahasiakan, dan jika terbukti perusahaan membayar di bawah UMP setiap bulannya, kami akan mengambil tindakan tegas," jelas Usin.

Tindakkan tegas itu, menurut Usin dengan memberikan rekomendasi kepada dinas terkait, untuk diberikan sanksi. Bahkan, sanksinya bisa dicabut izin usahanya.

"Kita berikan rekomendasi sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi UMP," tegasnya.

Untuk itu, Usin menegaskan, DPRD Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan UMP dan UMK agar sesuai dengan kondisi ekonomi yang berkembang. Termasuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.

ump 2025 naik 6,5 persen, dewan buka kotak pengaduan                            harianbengkuluekspress.id - presiden republik indonesia, prabowo subianto, telah resmi menetapkan kenaikan upah minimum nasional (umn) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.
upah minimum provinsi (ump) bengkulu juga diperkirakan akan mengalami kenaikan 6,5 persen, dari rp 2.507.079 pada 2024 menjadi rp 2.670.039 pada 2025, atau naik rp 162.960.
namun, kepala bidang hubungan industrial tenaga kerja dan transmigrasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu ali sadikin menegaskan kenaikan ump bengkulu untuk tahun 2025 masih belum final. sebab, pihaknya masih menunggu rumus turunan yang akan diberikan oleh kementerian ketenagakerjaan (kemenker).
"meskipun sudah ada angka perkiraan, kami masih menunggu rumus hitungan dari kemenker. rumus ini nantinya yang akan kami gunakan untuk menghitung ump bengkulu secara tepat," jelas ali, senin 2 desember 2024.
baca juga:diguyur hujan, 14 rumah di 3 desa terendam banjir 
baca juga:partisipasi pilkada capai 83,9 persen, pleno kpu, pasangan ini tetap unggul
ali mengatakan, meskipun acuan nasional telah ditetapkan dengan kenaikan 6,5 persen, ada kemungkinan ump di bengkulu akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari angka tersebut.
"kami tetap mengikuti acuan nasional, tapi kita tunggu dulu rumus yang diberikan oleh kemenker," tegasnya.
setelah menerima rumus dari kemenaker, disnakertrans provinsi bengkulu akan segera mengadakan rapat bersama dewan pengupahan. sehingga nantinya, bisa menentukan besaran ump 2025 yang berlaku di provinsi bengkulu mulai 1 januari.
"kami akan segera mengadakan rapat dengan dewan pengupahan untuk memutuskan besaran ump tahun 2025, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat," tambah ali.
baca juga:dd untuk kaur turun rp 8 miliar, desa ini terbesar
pemerintah provinsi bengkulu berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ump yang ditetapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika perekonomian di daerah.
"jadi kita tunggu saja," ujarnya.
sementara itu, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring sh menilai, kanaikan umn 6,5 persen tersebut tidak begitu signifikan untuk diterapkan pada ump bengkulu. mengingat, tingginya laju pertumbuhan ekonomi di provinsi bengkulu. bahkan bank indonesia memperkirakan ekonomi provinsi bengkulu pada 2024 bisa tumbuh antara 4,49 persen hingga 4,71 persen.
"kenaikan 6,5 persen itu, masih belum sesuai dengan harapan pekerja," terang usin.
baca juga:ribuan guru tuntut sertifikasi dicairkan, kadis diknas janjikan minggu pertama ini
usin menilai seharusnya kenaikan ump di provinsi bengkulu bisa lebih besar, minimal mencapai 20 persen kenaikannya. tentu langkah itu, bisa disesuaikan dengan kondisi harga pangan, jasa, dan barang yang terus mengalami kenaikan.
"kenaikan ump sebesar 6,5 persen itu, tidak cukup untuk menjaga daya beli pekerja, sementara harga-harga kebutuhan pokok terus naik," tambahnya.
ketua dpd partai hanura provinsi bengkulu ini mengungkapkan, meskipun ump telah ditetapkan, pihaknya akan terus memantau pelaksanaannya.
"kenaikan ump 2025 yang mulai berlaku pada 1 januari 2025 ini harus benar-benar diterapkan. kami tidak ingin ada pekerja yang dibayar di bawah ump," tutur usin.
baca juga:pedagang ptm bengkulu diberi kelonggaran sewa, segera hadirkan ramayana
selain itu, usin juga menyoroti kemungkinan adanya kenaikan upah minimum kota (umk) yang lebih tinggi dari ump. agar keputusan tersebut dapat membantu kesejahteraan pekerja di provinsi bengkulu.
"umk seharusnya lebih tinggi dibandingkan ump. ke depan, kita sarankan agar umk naik minimal 10 persen," ujar usin.
di sisi lain, dprd provinsi bengkulu berencana membuka kotak pengaduan bagi pekerja yang gajinya masih di bawah ump. langkah itu, agar bisa memberikan ruang bagi pekerja yang merasa gajinya belum sesuai dengan ump.
"nama pelapor akan dirahasiakan, dan jika terbukti perusahaan membayar di bawah ump setiap bulannya, kami akan mengambil tindakan tegas," jelas usin.
baca juga:mercure bengkulu tawarkan paket spesial dimomen istimewa, ini dia program promonya 
tindakkan tegas itu, menurut usin dengan memberikan rekomendasi kepada dinas terkait, untuk diberikan sanksi. bahkan, sanksinya bisa dicabut izin usahanya.
"kita berikan rekomendasi sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ump," tegasnya.
untuk itu, usin menegaskan, dprd provinsi bengkulu berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ump dan umk agar sesuai dengan kondisi ekonomi yang berkembang. termasuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
"kita akan terus pantau, agar kesejahteraan pekerja itu benar-benar dirasakan," tutup usin. (eko)