Kades dan 2 Pengurus BUMDes di Mukomuko Rugikan DD Ratusan Juta, Langsung Ditahan

Reporter: Endi |

Editor: Dendy Supriadi |

Rabu , 04 Dec 2024 - 21:46

Polres Mukomuko menggelar konferensi pers pengungkapan korupsi BUMDes pada Rabu, 4 Desember 2024. -IST/BE-

kades dan 2 pengurus bumdes di mukomuko rugikan dd ratusan juta, langsung ditahan                            harianbengkuluekspress.id – tindak pidana korupsi kembali mencuat di kabupaten mukomuko. kali ini melibatkan kepala desa sinar laut kecamatan pondok suguh, dan 2 pengurus badan usaha milik desa (bumdes) harapan jaya desa sinar laut. 
ketiga pelaku yang terdiri dari kepala desa berinisial h, direktur bumdes berinisial s, dan bendahara bumdes berinisial n, ditetapkan sebagai tersangka oleh satreskrim polres mukomuko setelah terbukti melakukan penyelewengan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan temuan audit inspektorat kabupaten mukomuko yang mencurigai adanya penyalahgunaan dana desa. bumdes harapan jaya, yang bergerak di sektor penjualan pupuk, menerima penyertaan modal dari dana desa pada tahun anggaran 2016 hingga 2018 dengan total mencapai sekitar rp159,8 juta. 
namun, dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. bahkan, dalam proses pengelolaan bumdes tersebut, ditemukan bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban yang memadai terkait penggunaan dana tersebut.
kasus ini terungkap setelah penyelidikan yang dilakukan oleh satreskrim polres mukomuko. 
baca juga:cuaca ekstrem, libur natal dan tahun baru siaga bencana, pupr bengkulu siapkan ini
baca juga:mendagri turun ke bengkulu, bupati/wali kota dan seluruh pejabat pemprov dikumpulkan 
dalam konferensi pers yang digelar pada rabu, 4 desember 2024, kasat reskrim polres mukomuko, iptu achmad nizar akbar menjelaskan kronologi dugaan penyalahgunaan dana desa. 
“dana desa yang disalurkan kepada bumdes harapan jaya seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. namun, berdasarkan hasil audit dan penyelidikan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para tersangka,” ujar kasat reskrim. 
dari hasil audit inspektorat kabupaten mukomuko, ditemukan adanya kerugian negara sebesar rp160 juta. dana desa yang seharusnya digunakan untuk mendukung pengelolaan bumdes harapan jaya ternyata tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. bahkan, tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas terkait penggunaan dana tersebut. 
“ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat. kerugian negara dalam perkara ini sudah dipastikan sebesar rp159,8 juta,” tambah iptu achmad nizar.
kasus ini sebelumnya ditangani oleh inspektorat kabupaten mukomuko, yang telah memberikan waktu selama dua bulan kepada para pelaku untuk mengembalikan kerugian negara. 
namun, karena tidak ada itikad baik dari tersangka untuk mengembalikan dana tersebut, inspektorat kemudian melimpahkan kasus ini ke pihak kepolisian.
“pelaku diberikan kesempatan oleh inspektorat untuk mengembalikan kerugian negara, namun tidak ada langkah konkret yang diambil. oleh karena itu, kami melanjutkan penyelidikan dan menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan,” kata kasat reskrim. 
pada 20 november 2024 lalu, ketiga tersangka akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara telah dikirimkan ke kejaksaan negeri mukomuko untuk proses hukum lebih lanjut.
sebagai bagian dari proses penyelidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti yang relevan dengan kasus ini. di antaranya adalah surat keputusan (sk) pengangkatan direktur dan bendahara bumdes, dokumen perjanjian kerja sama bumdes dengan distributor pupuk, serta sejumlah dokumen keuangan dan uang tunai senilai rp24 juta yang diduga terkait dengan penyalahgunaan dana desa.
“barang bukti yang kami amankan juga termasuk buku rekening bumdes, apbdes sinar laut, serta invoice dan nota pembelian pupuk yang tidak sesuai dengan peruntukkannya,” jelas iptu achmad nizar akbar.
ketiga tersangka kini dijerat pasal 2 dan/atau pasal 3 dan/atau pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 kuh pidana. jika terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman paling lama 20 tahun.(end)