LKP Harus Kredibel, Praktisi Pendidikan Ungkap Begini

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Kamis , 19 Dec 2024 - 15:24

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menjawab kebutuhan dunia industri dan dunia usaha (DUDI) -istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Di tengah angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia yang dinilai masih rendah, Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengambil peran yang sangat besar dan menentukan arah kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

“APK perguruan tinggi itu masih sekitar 30 persen, sisanya sekitar 70 persen ini harus bisa digarap oleh kursus untuk melengkapi keahlian mereka. Jadi, maju tidaknya Indonesia itu 70 persennya itu ditopang oleh kursus,” ungkap Praktisi Pendidikan Vokasi, Megawati Santoso dikutip dari pres rilis Kemdikdasmen.

Menurutnya, kursus dan pelatihan bisa menyasar semua kalangan, dari kaya hingga yang marjinal, bahkan hingga kalangan profesional.

Dengan peran besar tersebut, ekosistem pendidikan nonformal termasuk LKP harus terus dikembangkan dan diperkuat.

Penyelenggaraan LKP harus menjamin kredibilitas lembaganya untuk menjamin lulusan dan sertifikat yang dikeluarkan dapat masuk dan diterima industri.

“Banyak sertifikasi yang menjadi tidak bermakna di mata industri karena sertifikasi ini diperoleh secara bodong karena pesertanya ingin cepat-cepat lulus tanpa memperhatikan kompetensi dan kualitasnya,” beber Megawati.

Masih menurut Megawati, kredibilitas LKP semakin penting di tengah masyarakat Indonesia yang masih gila gelar.

Dengan kredibilitas lembaga dan lulusan yang dihasilkan, diharapkan masyarakat sebagai pengguna dapat lebih menyadari peran besar LKP sebagai penopang kemajuan bangsa Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Tatang mengatakan bahwa sebagai bagian integral dari pendidikan vokasi.

Pemerintah terus berorkestrasi untuk mengembangkan ekosistem LKP dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

lkp harus kredibel, praktisi pendidikan ungkap begini                             harianbengkuluekspress.id- di tengah angka partisipasi kasar (apk) perguruan tinggi di indonesia yang dinilai masih rendah, lembaga kursus dan pelatihan (lkp) mengambil peran yang sangat besar dan menentukan arah kemajuan bangsa indonesia ke depan.
“apk perguruan tinggi itu masih sekitar 30 persen, sisanya sekitar 70 persen ini harus bisa digarap oleh kursus untuk melengkapi keahlian mereka. jadi, maju tidaknya indonesia itu 70 persennya itu ditopang  oleh kursus,”  ungkap praktisi pendidikan vokasi, megawati santoso dikutip dari pres rilis kemdikdasmen.
menurutnya, kursus dan pelatihan bisa menyasar semua kalangan, dari kaya hingga yang marjinal, bahkan hingga kalangan profesional. 
dengan peran besar tersebut, ekosistem pendidikan nonformal termasuk lkp harus terus dikembangkan dan diperkuat.
baca juga:kursus dan pelatihan jadi penopang kemajuan bangsa, ketua kadin: lpk jangan dipandang sebelah mata
baca juga:kemendikdasmen dorong pemerataan kualitas pendidikan baik negeri dan swasta
penyelenggaraan lkp harus menjamin kredibilitas lembaganya untuk menjamin lulusan dan sertifikat yang dikeluarkan dapat masuk dan diterima industri.
“banyak sertifikasi yang menjadi tidak bermakna di mata industri karena sertifikasi ini diperoleh secara bodong karena pesertanya ingin cepat-cepat lulus tanpa memperhatikan kompetensi dan kualitasnya,” beber megawati.
masih menurut megawati, kredibilitas lkp semakin penting di tengah masyarakat indonesia yang masih gila gelar.
dengan kredibilitas lembaga dan lulusan yang dihasilkan, diharapkan masyarakat sebagai pengguna dapat lebih menyadari peran besar lkp sebagai penopang kemajuan bangsa indonesia.
baca juga:golongan pelanggan dan cara mendapatkan diskon listrik 50 persen 
baca juga:aklamasi, bambang sulityo terpilih ketua umum patri 2024-2029, menteri transmigrasi sampaikan 4 pesan ini
menanggapi hal tersebut, tatang mengatakan bahwa sebagai bagian integral dari pendidikan vokasi. 
pemerintah terus berorkestrasi untuk mengembangkan ekosistem lkp dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. 
salah satunya dengan kadin. orkestrasi tersebut termasuk untuk merumuskan standar pelayanan pendidikan lkp.
“kami juga terus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di lkp sehingga penyelenggaraan lkp memiliki standar pelayanan minimal yang akan sangat berkaitan dengan kualitas lulusan, kebekerjaan, dan kewirausahaan. intinya kami ingin peserta kursus bisa menemukan versi terbaik mereka,” ujar tatang.(**)