Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Ini Sikap PDIP

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Rabu , 25 Dec 2024 - 10:20

Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Ini Sikap PDIP-Istimewa/Bengkuluekspress.-

hasto kristiyanto ditetapkan tersangka oleh kpk, ini sikap pdip                            harianbengkuluekspress.id- komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengumumkan penetapan tersangka sekretaris jenderal pdi-p, hasto kristiyanto dalam kasus suap yang menjerat eks calon legislatif pdi-p 2019, harun masiku. 
penetapan tersangka tersebut termuat dalam surat perintah penyidikan bernomor sprin.dik/153/dik.00/01/12/2024 tanggal 23 desember 2024. hasto dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 uu tipikor.
selain itu, kpk juga menetapkan hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan harun masiku. penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprin.dik/152/dik.00/01/12/2024 tanggal 23 desember 2024.
dengan ditetapkannya hasto sebagai tersangka oleh kpk, pdip mengeluarkan pernyataan sikap resminya pada selasa 24 desember 2024 malam di kantor dpp pdip jakarta pusat.
baca juga:ditetapkan tersangka oleh kpk dalam kasus harun masiku, hasto diduga jalankan 2 peran ini
baca juga:kpk tetapkan sekjen dpp pdip tersangka,diduga ini kasusnya
didampingi beberapa pentolan pdip, ketua dpp pdip ronny talapessy menyampaikan sikap resmi pdip atas penepatan hasto sebagai tersangka oleh kpk.
jumpa pers itu digelar di kantor dpp pdip, jakarta pusat, selasa (24/12/2024) malam. ketua dpp pdip ronny talapessy beserta pentolan pdip lainnya bicara di depan awak media.
ronny memastikan hasto akan kooperatif dalam menghadapi proses hukum di kpk. dia juga menilai saat ini kpk tidak memiliki bukti-bukti baru terkait penetapan hasto sebagai tersangka.
"pdi perjuangan dan sekjen dpp pdi perjuangan telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif," katanya.
ronny mengatakan bahwa pdip menyebut kasus suap ini sudah selesai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. para terdakwa, telah menjalani masa hukuman.
"kasus suap harun masiku telah bersifat inkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman," kata ronny.
dari seluruh persidangan yang berlangsung baik dari  pengadilan tipikor hingga kasasi, imbuh ronny, tidak ada bukti yang mengaitkan hasto dengan kasus ini.
baca juga:kpk umumkan 5 dpo kasus korupsi, berikut nama dan kasusnya
baca juga:kpk geledah bank indonesia, diduga terkait kasus korupsi dana ini
sehingga, pdip menilai penetapan tersangka hasto memvalidasi perkataan ketua umum megawati soekarnoputri yang sebelumnya mengatakan pdip dalam waktu dekat akan diawut-awut alias diacak-acak.
"penetapan sekjen dpp pdi perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri pada tgl 12 desember 2024 bahwa pdi perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait kongres vi pdi perjuangan," kata ronny.
pdip menyatakan perkembangan kasus hukum yang menjadikan sekjennya sebagai tersangka ini adalah bagian dari politisasi hukum. pdip juga menganggap kasus ini adalah pemidanaan yang dipaksakan.
"status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa sekjen dpp pdi perjuangan akan segera dijadikan tersangka. hal ini juga sudah pernah disampaikan sekjen dpp pdi perjuangan dalam podcast akbar faisal beberapa waktu lalu," tutur ronny.
ronny menilai upaya penetapan tersangka itu lantaran hasto selalu tegas menyatakan sikap parpol yang menentang upaya perusakan demokrasi. 
terlebih, bebernya, adanya upaya-upaya pemerintah melakukan cawe-cawe dan penyalahgunaan kekuasaan saat era presiden ke-7 ri joko widodo.
"bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi," ujarnya.
baca juga:upaya preventif kpk dan kemenag wujudkan pendidikan bebas gratifikasi
baca juga:polda dapat penghargaan kpk, begini pernyataan kapolda bengkulu 
ronny juga menyayangkan bocornya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp). padahal, menurutnya, spdp bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak terkait.
"pembocoran spdp yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik," terangnya. (*)