Bapenda Kota Bengkulu Data Denda PBB Wajib Pajak, Ini Tujuannya
Kepala Bapenda Kota Bengkulu Nurlia Dewi--
harianbengkuluekspress.id - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu akan mencatat total tunggakan atau wajib pajak yang terancam dikenakan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pasalnya, menjelang detik akhir masa pembayaran PBB diperkirakan masih ada ribuan masyarakat yang belum melunaskan PBB tahun 2024.
"Batas akhir pembayaran 31 Desember, kita mengingat agar masyarakat segera membayar pajak karena kalau sudah lewat Januari ada konsekuensi pengenaan denda sebesar 2 persen dari nilai pajak," ujar Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Nurlia Dewi.
BACA JUGA:Nataru, Taati Peraturan Lalu lintas, Ini Alasannya
BACA JUGA:PMI Benteng Ajukan Rehab Kantor, Ini Alasannya
Ia menjelaskan, pendapatan terbesar Kota Bengkulu salah satunya PBB yang ditargetkan Rp 46 miliar, namun minimnya kesadaran masyarakat selama ini masih menjadi kendala untuk tercapai maksimal.
"Tertanggal 20 Desember 2024 kemarin capaian PBB sudah 46 persen atau berkisar Rp 22 miliar," ungkapnya.
Tidak hanya PBB, sambungnya, beberapa sektor objek pajak lainnya juga masih belum tercapai seperti pajak hiburan, reklame dan restoran. Untuk itu ia mengimbau, agar seluruh pelaku usaha untuk segera memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk membayar pajak dan menyelesaikan catatan yang sudah tertunggak.
"Tahun depan kita akan jemput bola lebih maksimal," ungkapnya.
Disamping itu, Pemkot sudah memproyeksikan target pendapatan tahun anggaran 2025. Seperti dari sektor pajak daerah sebesar Rp 272 miliar, sedangkan dari sektor retribusi daerah sebesar Rp 18,2 miliar. Terjadi penambahan dibeberapa segmen pendapatan hal ini berdasarkan kajian serta asumsi dari sektor yang berpotensi besar.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kejari serta dibantu oleh KPK untuk mengenjot capaian PAD ini, sehingga pelaku usaha yang selama ini memiliki tunggakan besar sudah ada itikad baik untuk mencicilnya sesuai kesepakatan.
"Kita sudah menyusun berbagai program kerja tahun depan dan untuk realisasinya juga harus diimbangi dengan capaian PAD," pungkasnya. (medi)