Politik Uang Ancaman Demokrasi, Ini Kata Dempo Xler

Reporter: Eko Putra |

Editor: Haijir |

Jumat , 01 Dec 2023 - 22:36

Dempo Xler--

BENGKULU, BE - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP MAP menegaskan, politik uang ditengah Pemilihaan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 perlu disoroti. Sebab, politik uang itu akan mampu merusak demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Tidak hanya itu, politik uang juga dapat merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Pemilu.

"Penyalahgunaan sumber daya finansial untuk memengaruhi opini publik dan memperoleh dukungan menjadi tantangan serius yang mengikis esensi demokrasi yang seharusnya bersifat partisipatif," ujar Dempo, Jumat (1/12).

Dijelaskannya, politik uang dapat menimbulkan dampak negatif lainnya. Seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum dan menciptakan budaya politik yang korup.

"Tindakan politik uang tentu memiliki dampak yang lain seperti merusak demokrasi negara tentang akuntabilitas, transparansi. Jangan sampai uang menjadi alat untuk mempengaruhi simpati masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, Dempo menekankan pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan respons yang tegas dan efektif untuk memerangi politik uang. Langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat agar pelaku politik uang dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif politik uang menjadi kunci untuk menciptakan budaya politik yang bersih dan bermartabat.

"Pemerintah, masyarakat, KPU serta Bawaslu harus bisa berkolaborasi untuk memerangi tindakan seperti itu," tegas Dempo.

Dempo juga mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan, termasuk partai politik dan calon, juga memiliki tanggung jawab untuk mendeklarasikan dengan jujur dan terbuka sumber daya yang digunakan dalam kampanye mereka. Kesadaran akan pentingnya menghindari politik uang sebagai strategi kampanye akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan transparan.

"Dengan semakin ketatnya pemantauan dan penegakan hukum terhadap politik uang, diharapkan dapat mendorong keberlanjutan demokrasi yang sehat dan memberikan ruang bagi partisipasi yang setara dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pemilihan umum," pungkas politisi PAN ini. (151/prw)

politik uang ancaman demokrasi, ini kata dempo xler                            bengkulu, be - ketua komisi i dprd provinsi bengkulu dempo xler sip map menegaskan, politik uang ditengah pemilihaan umum (pemilu) serentak tahun 2024 perlu disoroti. sebab, politik uang itu akan mampu merusak demokrasi yang terjadi di indonesia.
tidak hanya itu, politik uang juga  dapat merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu.
"penyalahgunaan sumber daya finansial untuk memengaruhi opini publik dan memperoleh dukungan menjadi tantangan serius yang mengikis esensi demokrasi yang seharusnya bersifat partisipatif," ujar dempo, jumat (1/12).
dijelaskannya, politik uang dapat menimbulkan dampak negatif lainnya. seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum dan menciptakan budaya politik yang korup.
"tindakan politik uang tentu memiliki dampak yang lain seperti merusak demokrasi negara tentang akuntabilitas, transparansi. jangan sampai uang menjadi alat untuk mempengaruhi simpati masyarakat," tuturnya.
oleh karena itu, dempo menekankan pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan respons yang tegas dan efektif untuk memerangi politik uang. langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat agar pelaku politik uang dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
selain itu, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif politik uang menjadi kunci untuk menciptakan budaya politik yang bersih dan bermartabat.
"pemerintah, masyarakat, kpu serta bawaslu harus bisa berkolaborasi untuk memerangi tindakan seperti itu," tegas dempo.
dempo juga mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan, termasuk partai politik dan calon, juga memiliki tanggung jawab untuk mendeklarasikan dengan jujur dan terbuka sumber daya yang digunakan dalam kampanye mereka. kesadaran akan pentingnya menghindari politik uang sebagai strategi kampanye akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan transparan.
"dengan semakin ketatnya pemantauan dan penegakan hukum terhadap politik uang, diharapkan dapat mendorong keberlanjutan demokrasi yang sehat dan memberikan ruang bagi partisipasi yang setara dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pemilihan umum," pungkas politisi pan ini. (151/prw)

Tag

Share