Pemerintah Hadirkan Skema Baru PPPK Paruh Waktu, Solusi untuk Tenaga Honorer

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Selasa , 14 Jan 2025 - 10:10

Pemerintah Hadirkan Skema Baru PPPK Paruh Waktu, Solusi untuk Tenaga Honorer-ilustrasi/Bengkuluekspress-

pemerintah hadirkan skema baru pppk paruh waktu, solusi untuk tenaga honorer                            harianbengkuluekspress.id – pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer melalui pengenalan skema baru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
langkah ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini terancam kehilangan pekerjaan akibat keterbatasan formasi atau kegagalan seleksi pppk penuh waktu.
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ketenagakerjaan di lingkungan pemerintahan, sekaligus mengatasi beban anggaran secara efisien.
"skema ini dirancang untuk memastikan tenaga honorer tetap memiliki peluang kerja meskipun dengan jam kerja yang lebih fleksibel dan penyesuaian penghasilan. kami ingin memastikan mereka tetap diakui sebagai bagian dari aparatur sipil negara (asn)," ujar menpan rb.
baca juga:pasca-serangan harimau, desa tunggal jaya mulai pulih, warga dan pekerja diminta tetap waspada
baca juga:tolak pppk paruh waktu, ratusan honorer nakes serbu dprd kaur, sampaikan 9 tuntutan 
melalui skema ini, pppk paruh waktu akan bekerja selama empat jam per hari, berbeda dengan jam kerja penuh waktu yang berlaku untuk pppk dan pns.
 meskipun demikian, status mereka tetap setara sebagai asn dengan nomor induk pegawai (nip) yang diakui secara resmi.
selain memberikan peluang bagi tenaga honorer, kebijakan ini juga dirancang agar dapat diterapkan di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. 
fleksibilitas ini memungkinkan instansi untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja mereka tanpa melampaui batas anggaran yang telah ditentukan oleh undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (uu hkpd).
pemerintah memberikan peluang bagi tenaga honorer untuk mengubah status dari paruh waktu menjadi penuh waktu melalui evaluasi kinerja dan pemenuhan syarat administrasi.
 hal ini diharapkan dapat memotivasi tenaga honorer untuk terus meningkatkan kontribusi mereka di lingkungan kerja.
baca juga:beredar kabar dugaan pungli penempatan guru pppk, begini pesan kapolres dan kadis dikbud rejang lebong
baca juga:persaingan ketat, kuota pppk tahap ii pemprov bengkulu hanya 172 orang
namun, pemerintah juga menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan ini memerlukan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah. 
"setiap instansi harus dapat menyesuaikan kebijakan ini dengan kemampuan anggaran yang dimiliki agar implementasinya berjalan optimal," tambah menpan rb.
saat ini, pemerintah telah mengumumkan hasil seleksi pppk tahap 1 yang memprioritaskan tenaga non-asn yang sudah terdata di badan kepegawaian negara (bkn). untuk mereka yang belum terdata, peluang masih terbuka melalui seleksi tahap 2.
selain itu, pemerintah mendorong instansi untuk memverifikasi ulang data tenaga honorer agar tidak ada yang terlewat dalam pendataan. 
"kami ingin memastikan seluruh tenaga honorer yang masih dibutuhkan instansi tetap mendapatkan kesempatan kerja," tegas menpan rb.
melalui skema pppk paruh waktu, pemerintah berharap dapat menciptakan stabilitas ketenagakerjaan yang lebih baik di lingkungan pemerintahan.
baca juga:15 januari, pendaftaran pppk di kota bengkulu ditutup, sudah ada ribuan pelamar mendaftar 
baca juga:sri dato’ seri utama rais yatim, mantan menteri kebudayaan malaysia kunjungi bengkulu, disuguhi penampilan ini
kebijakan ini juga diharapkan mampu menjadi solusi berkelanjutan bagi permasalahan tenaga honorer yang selama ini menjadi isu utama di berbagai instansi.
dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendukung tenaga honorer, sekaligus menciptakan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. 
"kami berharap kebijakan ini menjadi jalan keluar yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan bagi seluruh pihak," tutup menpan rb. (**)