Kejaksaan Dalami Keterangan Eks Sekwan, Roland Yudistira Soal Ini

Reporter: Doni |

Editor: Haijir |

Kamis , 16 Jan 2025 - 22:23

DONI/BE WAWANCARA : Kasi Intelejen Kejari Kepahiang, Nanda Hardika SH--

Harianbengkuluekspress.id - Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepahiang, dalami keterangan eks Sekwan DPRD Kabupaten Kepahiang. Ungkapan Roland jika selama menjabat eselon II di lingkungan kantor legislatif dirinya mendapatkan banyak tekanan dari pimpinan agar dapat memenuhi berbagai keinginan para oknum pimpinan tersebut.

Keterangan Roland Yudistira didalami oleh penyidik Pidsus, untuk dapat membongkar dugaan korupsi pada perkara TGR Rp 11,4 miliar digedung wakil rakyat selama tahun 2021 - 2023.

"Penyidik tengah melakukan pendalaman terhadap keterangan dan barang bukti yang didapat selama ini," tegas Kajari Kepahiang Asvera Primadona SH MH melalui Kasi Intelejens Nanda Hardika SH Kamis 16 Januari 2024.

Nanda menegaskan jika Kejari Kepahiang akan menuntaskan penyidikan perkara dugaan korupsi TGR DPRD Kabupaten Kepahiang yang disinyalir melibatkan banyak tersangka nanti.

"Kita sudah meminta pihak-pihak terkait itu, menyampaikan semua keterangan yang mereka ketahui kepada penyidik," ungkap Nanda.

Terkait dengan tekanan yang diungkap Roland Yudistira sehingga sekwan harus memberikan setoran kepada oknum pimpinan dengan nominal ratusan juta setiap kali penyerahannya. Tentunya, harus benar-benar diungkapkan oleh penyidik, agar Mega korupsi dilingkungan wakil rakyat Kabupaten Kepahiang bisa terungkap secara menyeluruh.

"Semua pihak yang dibutuhkan keterangan akan dipanggil. Begitu juga anggota DPRD Kabupaten Kepahiang," ujar Nanda.

Sebelumnya, eks Sekretaris Dewan (Sekwan) Roland Yudistira mengaku mengakali penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang tahun 2021 - 2023, karena adanya tekanan dari pimpinannya.

Tekanan itu, karena adanya permintaan uang setoran dana diluar Kegiatan resmi untuk oknum pimpinan. Nilai uang yang diwajibkan setor oleh Sekwan jumlah cukup fantastis, bahkan dalam satu kali permintaan nilainya ratusan juta. Permintaan uang itu harus disediakan setiap kali pencairan anggaran yang dilakukan oleh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

Adanya kewajiban, agar Sekwan menyediakan dana diluar Kegiatan resmi tersebut ditegaskan Kuasa Hukum Roland Yudistira, Jhoni Bastian SH membuat Sekwan memutar otak agar dapat memenuhi.

Menurut Jhoni, klainnya Roland Yudistira sudah sangat kooperatif dalam menghadapi proses hukum. Namun diharapkan agar orang-orang yang terlibat aktif selama ini seperti pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif selalu atasan Setwan tidak melakukan cuci tangan. Dengan mengorbankan klainnya sendiri, karena perbuatan yang dilakukan oleh Roland dalam mengelola anggaran APBD selama tiga tahun tersebut tidak terlepas dari perintah atau tekanan oknum pimpinan.

kejaksaan dalami keterangan   eks sekwan, roland yudistira soal ini                            harianbengkuluekspress.id - penyidik pidsus kejaksaan negeri (kejari) kabupaten kepahiang, dalami keterangan eks sekwan dprd kabupaten kepahiang. ungkapan roland jika selama menjabat eselon ii di lingkungan kantor legislatif dirinya mendapatkan banyak tekanan dari pimpinan agar dapat memenuhi berbagai keinginan para oknum pimpinan tersebut. 
keterangan roland yudistira didalami oleh penyidik pidsus, untuk dapat membongkar dugaan korupsi pada perkara tgr rp 11,4 miliar digedung wakil rakyat selama tahun 2021 - 2023. 
"penyidik tengah melakukan pendalaman terhadap keterangan dan barang bukti yang didapat selama ini," tegas kajari kepahiang asvera primadona sh mh melalui kasi intelejens nanda hardika sh kamis 16 januari 2024. 
nanda menegaskan jika kejari kepahiang akan menuntaskan penyidikan perkara dugaan korupsi tgr dprd kabupaten kepahiang yang disinyalir melibatkan banyak tersangka nanti. 
"kita sudah meminta pihak-pihak terkait itu, menyampaikan semua keterangan yang mereka ketahui kepada penyidik," ungkap nanda. 
baca juga:ribuan honorer berpeluang jadi pppk penuh waktu, ini dasarnya
baca juga:bkpsdm seluma akui adanya honorer siluman, diknas membantah
terkait dengan tekanan yang diungkap roland yudistira sehingga sekwan harus memberikan setoran kepada oknum pimpinan dengan nominal ratusan juta setiap kali penyerahannya. tentunya, harus benar-benar diungkapkan oleh penyidik, agar mega korupsi dilingkungan wakil rakyat kabupaten kepahiang bisa terungkap secara menyeluruh. 
"semua pihak yang dibutuhkan keterangan akan dipanggil. begitu juga anggota dprd kabupaten kepahiang," ujar nanda.
sebelumnya, eks sekretaris dewan (sekwan) roland yudistira mengaku mengakali penggunaan anggaran dprd kabupaten kepahiang tahun 2021 - 2023, karena adanya tekanan dari pimpinannya. 
tekanan itu, karena adanya permintaan uang setoran dana diluar kegiatan resmi untuk oknum pimpinan. nilai uang yang diwajibkan setor oleh sekwan jumlah cukup fantastis, bahkan dalam satu kali permintaan nilainya ratusan juta. permintaan uang itu harus disediakan setiap kali pencairan anggaran yang dilakukan oleh jajaran sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
adanya kewajiban, agar sekwan menyediakan dana diluar kegiatan resmi tersebut ditegaskan kuasa hukum roland yudistira, jhoni bastian sh membuat sekwan memutar otak agar dapat memenuhi. 
baca juga:dua kades di seluma lulus pppk, kok bisa? begini aturannya 
menurut jhoni, klainnya roland yudistira sudah sangat kooperatif dalam menghadapi proses hukum. namun diharapkan agar orang-orang yang terlibat aktif selama ini seperti pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif selalu atasan setwan tidak melakukan cuci tangan. dengan mengorbankan klainnya sendiri, karena perbuatan yang dilakukan oleh roland dalam mengelola anggaran apbd selama tiga tahun tersebut tidak terlepas dari perintah atau tekanan oknum pimpinan. 
melalui pengacara ini, roland yudistira menekankan siap membuka fakta sebenarnya pada kasus dugaan korupsi dprd kabupaten kepahiang. klainnya memiliki banyak bukti jika para petinggi di kabupaten kepahiang menikmati aliran dana dari eks sekwan roland yudistira selama menjadi sekwan aktif. 
sebelumnya, setelah lama bungkam sejak tgr sekretariat dewan (setwan) rp 11,4 miliar, disidik pidsus kejari kepahiang. 
eks sekretaris dprd kabupaten kepahiang, roland yudistira shut akhirnya memutuskan untuk bersuara kepublik mengungkapkan orang-orang yang harus ikut bertanggung jawab, karena mereka juga menjadi pihak yang menikmati aliran dana tuntutan ganti rugi (tgr).
diwawancarai awak media senin malam 13 januari 2025, roland menegaskan jika rp 11,4 miliar yang menjadi temuan bpk ri tahun 2021 hingga 2023. bukanlah tgr sekretariat dewan (setwan) semata, karena dalam lhp bpk ri menegaskan jika temuan setwan hanya rp 3 miliar. selebihnya merupakan temuan atau tgr anggota dan pimpinan dprd kabupaten kepahiang periode 2019 - 2024. 
diungkapkan roland, besarnya temuan di dprd kabupaten kepahiang dimasa jabatannya. disebabkan, sikap loyalitas dirinya kepada atasan, dimana ketika di tunjuk menjadi sekwan ditahun 2019 akhir dirinya dibebankan banyak tuntutan yang harus dipenuhi. agar dapat mempertahankan posisinya sebagai pejabat eselon 2. (doni)