Guru ASN Boleh Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Tanggapan Komisi X DPR RI

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Minggu , 19 Jan 2025 - 15:50

ilustrasi guru non PNS mulai RA hingga Madrasah tetap diberikan tunjangan intensif kendati ada efisiensi anggaran,-istimewa/bengkuluekspress-

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Hettifa.

Masih dikatakannya , “Ini bukan hanya tentang pemindahan guru,” ia menegaskan, ini juga tentang kesejahteraan guru dan penerimaan sekolah.

Hettifa berharap peraturan tersebut akan memungkinkan guru ASN dan PPPK yang sebelumnya mengajar di sekolah swasta untuk kembali ke sekolah mereka sebelumnya tanpa mengganggu kebutuhan guru di sekolah-sekolah tersebut.

Hettifa mengatakan bahwa Komisi X DPR RI juga berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa redistribusi guru tidak menimbulkan masalah baru.

Hettifa mengingatkan agar jangan sampai terjadi kekurangan guru di daerah tertentu atau berkurangnya jumlah guru swasta yang pindah ke sekolah negeri setelah diangkat menjadi ASN.

“Jangan sampai terjadi kekurangan guru di daerah-daerah tertentu [akibat pengangkatan ASN] atau berkurangnya jumlah guru swasta yang pindah ke sekolah negeri” cetusnya.

Lebih lanjut, Hettifa berharap kebijakan ini akan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa redistribusi guru dilakukan dengan baik dan adil.

“Kami juga akan terus berdialog dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

Kebijakan Pemerintah untuk memperbolehkan guru PNS dan PPPK mengajar di sekolah swasta tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2025-1 tentang redistribusi guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.(**)

guru asn boleh mengajar di sekolah swasta, ini tanggapan komisi  x dpr ri                            harianbengkuluekspress.id - menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti mengatakan, guru yang berstatus pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) resmi diberi wewenang untuk mengajar di sekolah swasta. 
hal ini tertuang dalam peraturan mendikdasmen nomor 1 tahun 2025 'peraturan tentang redistribusi guru pegawai negeri sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat'. 
'peraturan ini' telah diterbitkan. ya, istilah guru asn, guru asn itu ada dua, guru pns dan guru pppk. boleh (mengajar di sekolah swasta),” katanya.
peraturan baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. pada saat yang sama, peraturan ini juga dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta dan penyebaran guru yang tidak merata di berbagai lokasi. 
baca juga:pemerataan guru, kemendikdasmen terbitkan regulasi redistribusi guru asn ke satuan pendidikan 
baca juga:dukung putusan mk, kemendikdasmen siap implementasikan pendidikan agama di sekolah
“terbitnya permendikdasmen tentang penempatan guru asn di sekolah akan menjawab permasalahan kekurangan guru dan pemerataan guru.".
seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemanfaatan guru asn atau pppkp sebagai guru di sekolah swasta telah disetujui oleh  menteri pan-rb rini widyantini. 
saat ini, ada sekitar 100.000 guru swasta yang berstatus pppk namun tidak ditugaskan di sekolah negeri.
“ini sudah sesuai dengan men-pan dan kami tinggal menunggu suratnya saja. saat ini ada lebih dari 100.000 guru swasta yang berstatus pppk, tapi tidak semuanya ditugaskan, sesuai dengan diskusi dengan men-pan, guru pppk bisa mengajar di swasta,” ujar mu'ti. 
 sementara itu, komisi x dpr ri, kata hetifah,  mendukung kebijakan pemerintah yang memperbolehkan guru berstatus pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) mengajar di sekolah swasta.
baca juga:status pns korupsi tunggu putusan inkrah, ini penjelasan kepala dinas pendidikan kota bengkulu 
baca juga:dukung peningkatan mutu pendidikan madrasah
kebijakan ini diharapkan dapat meredistribusi guru aparatur sipil negara (asn) dan membantu memastikan pemerataan tenaga pendidik di seluruh indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan guru.
“kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar hettifa.
masih dikatakannya , “ini bukan hanya tentang pemindahan guru,” ia menegaskan,  ini juga tentang kesejahteraan guru dan penerimaan sekolah.
hettifa berharap peraturan tersebut akan memungkinkan guru asn dan pppk yang sebelumnya mengajar di sekolah swasta untuk kembali ke sekolah mereka sebelumnya tanpa mengganggu kebutuhan guru di sekolah-sekolah tersebut.
hettifa mengatakan bahwa komisi x dpr ri juga berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa redistribusi guru tidak menimbulkan masalah baru.
hettifa mengingatkan agar jangan sampai terjadi kekurangan guru di daerah tertentu atau berkurangnya jumlah guru swasta yang pindah ke sekolah negeri setelah diangkat menjadi asn. 
baca juga:mk mewajibkan pendidikan agama di sekolah
baca juga:rp 2,4 m program makan bergizi, begini penjelasan kepala dinas pendidikan kota bengkulu
“jangan sampai terjadi kekurangan guru di daerah-daerah tertentu [akibat pengangkatan asn] atau berkurangnya jumlah guru swasta yang pindah ke sekolah negeri” cetusnya.
lebih lanjut, hettifa berharap kebijakan ini akan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa redistribusi guru dilakukan dengan baik dan adil.
“kami juga akan terus berdialog dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan dan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di indonesia,” ujarnya.
kebijakan pemerintah untuk memperbolehkan guru pns dan pppk mengajar di sekolah swasta tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no. 2025-1 tentang redistribusi guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.(**)