RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2026, 12 Program Gubernur dan Wagub Terpilih Helmi-Mian Diakomudir, Ini Daftarnya

Reporter: Eko |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 25 Jan 2025 - 16:50

RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2026, 12 Program Gubernur dan Wagub Terpilih Helmi-Mian Diakomudir, Ini Daftarnya-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Namun akan membawa peluang untuk penyegaran kebijakan pembangunan di daerah.

"Situasi ini perlu kita mengedepankan prinsip-prinsip eksklusivitas, transparansi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa RKPD tahun 2026 menjadi dokumen yang mampu mengakomodasi fisik baru pimpinan terpilih tanpa mengabaikan sambungan pembangunan," tegasnya.(eko)

rpjmd provinsi bengkulu 2025-2026, 12 program gubernur dan wagub terpilih helmi-mian diakomudir, ini daftarnya                            harianbengkuluekspress.id - saat ini pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tengah mempersiapkan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) tahun 2025-2026. 
gubernur dan wakil gubernur (wagub) bengkulu terpilih, helmi hasan-mian rencananya akan dilantik pada 6 februari 2025. 
namun, pemprov bengkulu akan memastikan program-program prioritas helmi-mian dapat direalisasikan di tengah-tengah masyarakat.
hal ini diungkapkan kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah (baperida) provinsi bengkulu, hj yuliswani se mm.
baca juga:3 honorer di seluma diduga siluman lulus pppk , dilaporkan ke dprd, ini orangnya berikut alasannya
baca juga:anggaran perjalanan dinas dprd kaur 2023 rp 16 m, kerugian rp 11 m, begini modusnya
dikatakannga, pihaknya akan melakukan sinkronisasi antara program-program prioritas gubernur dan wagub terpilih dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 2021-2026 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) 2025-2045 yang telah ada.
"kita akan sinkronkan program prioritas gubernur dan wagub terpilih dengan rpjmd," kata yuliswani dalam forum konsultasi rkpd 2026, di grage hotel bengkulu pada kamis, 23 januari 2025.
adapun 12 program unggulan helmi-mian adalah sebagai berikut:
1. percepatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang ada di provinsi bengkulu melalui program seribu jalan mulus
2. menjamin seluruh masyarakat provinsi bengkulu mendapatkan bpjs gratis dalam rangka mewujudkan universal health coverage.
3. tersedianya ambulans gratis detiap desa.
4. tersedianya moda angkutan darat perkotaan gratis setiap kabupaten/kota.
5. menurunkan harga bbm non subsidi.
6. menjamin anak bangsa merdeka ijazah.
baca juga:dihantam ombak besar, perahu karam di mukomuko, 3 nelayan selamat, begini kejadiannya
baca juga:program 1.000 jalan mulus kota bengkulu 2025, ini daftar jalan yang dibangun
7. mengangkat dan menyantuni anak yatim.
8. memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis umkm dan pemberdayaan pemerintahan desa dengan penguatan bumdes, desa wisata melalui 'one village, one product'.
9. meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui bibit, peralatan pertanian, alat tangkap dan stabilitas harga dengan mengembangkan pusat pusat pengolahan agropolitan.
10. meningkatkan kesejahteraan asn dengan menaikkan tpp, intensif atau jasa medis.
11. tersedianya stadion sepakbola bertaraf internasional dan meningkatkan prestasi olahraga.
12. pendirian rumah sakit khusus jantung, kanker, dan ginjal.
pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr h rosjonsyah mengatakan, forum konsultasi publik juga dilaksanakan untuk menangkap isu strategis terkini yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. 
terutama dalam menampung masukan bagi para stakeholder dalam merealisasikan kerja pemerintah.
"tahun 2025 merupakan periode yang penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam konteks penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026," tuturnya.
baca juga:bangun ekonomi berkelanjutan di bu, pt agricinal luncurkan program kemitraan plasma berkelanjutan
baca juga:thamrin brothers yamaha kenalkan aerox alpha di bengkulu, super sport scooter canggih untuk anak muda
rosjonsyah menegaskan, tahun ini adalah tahun transisi kepemimpinan kepala daerah. maka tahun transisi kepemimpinan menjadi periode yang penuh tantangan.
 namun akan membawa peluang untuk penyegaran kebijakan pembangunan di daerah.
"situasi ini perlu kita mengedepankan prinsip-prinsip eksklusivitas, transparansi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa rkpd tahun 2026 menjadi dokumen yang mampu mengakomodasi fisik baru pimpinan terpilih tanpa mengabaikan sambungan pembangunan," tegasnya.(eko)